Jakarta, Harian Umum - Puluhan massa dari tiga elemen masyarakat, Jumat (7/3/2025), menggeruduk Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk menuntut agar Menteri BUMN Erick Thohir ditangkap dan diadili dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina pada tahun 2018-2023.
Ketiga elemen tersebut adalah Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA), Forum.Umat Islam Bersatu (FUIB) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI).
Massa mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 10:02 WIB, dengan membawa satu unit mobil komando dan beberapa spanduk yang dibentangkang di samping body mobil komando, dan di pagar Kementerian BUMN.
Di antara spanduk-spanduk itu tertulis "Erick Thohir Menteri Oplosan", dan "Copot Menteri BUMN Erick Thohir".
Sejumlah tokoh terlihat hadir, di antaranya Eggie Sudjana dan Muslim Arbi.
"Kami ke sini untuk meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mencopot Erick Thohir," kata Ketua KNPRI Merry yang mendapat kesempatan orasi pertama.
Ia yakin Erick tahu tentang adanya korupsi tata kelola minyak di Pertamina, karena dia bosnya semua BUMN di Indonesia.
"Kalau dia tak tahu, berarti apa kerja dia selama ini? Pantesan selama dia menjadi Menteri BUMN sejak era Presiden Jokowi, banyak BUMN yang merugikan, bahkan kolaps! Lalu, buat apa Pak Prabowo mempertahankan menteri kayak gini?" tanyanya.
Ia mengingatkan bahwa kerugian negara akibat korupsi tata kelola minyak di Pertamina mencapai Rp193,7 triliun per tahun, artinya jika terjadi selama lima tahun, kerugian negara lebih dari Rp1.000 triliun, dan ia tak percaya pernyataan Kejaksaan Agung kalau Erick dan kakaknya, Boy Thohir, tidak terlibat karena isu yang beredar luas di masyarakat saat ini, Erick dan kakanya itu terlibat
"Bayangkan, sudah terjadi sejak 2018, sudah bertahun-tahun, masak dia nggak tahu sebagai Menteri BUMN? Ngapain saja dia. Jangan-jangan dia memang tahu, tapi tutup mata karena dapat jatah. Apalagi larena kakaknya juga diduga terlibat!" katanya.
Hal senada dikatakan dikatakan dokter Julia Satiri yang menjadi orator kedua. Dokter ini mengingatkan, dengan sumberdaya alam yang melimpah, yang tak hanya berupa minyak, tapi juga emas, nikel, batubara dan lain-lain, Indonesia seharusnya bisa lebih kaya dari negara-negara di Timur Tengah, terutama Arab Saudi, yang kekayaan alamnya hanya minyak.
"Tapi yang terjadi justru banyak rakyat Indonesia yang susah, banyak yang miskin!" katanya.
Kritik Aktivis 98 Rustam Effendi tak kalah keras. Ia mengatakan bahwa uang Rp1.000 triliun yang dikorupsi dari kasus tata kelola minyak di Pertamina bisa digunakan untuk membangun satu negara.
Bahkan, kata dia, dengan Rp1.000 triliun polisi, tentara, dan rakyat bisa disejahterakan.
"Artinya apa? Artinya dengan adanya korupsi tata kelola minyak itu, Erick Thohir telah memiskinkan bangsa Indonesia," katanya
Tak ada satupun dari orator yang percaya pernyataan Kejaksaan Agung bahwa Erick Thohir tidak terlibat kasus itu. Muslim Arbi bahkan mengungkap kalau Erick malam-malam mendatangi Kejaksaan Agung, dan setelah itu Kejaksaan Agung mengeluarkan pernyataan bahwa Erick tidak terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina..
"Kejaksaan Agung terima berapa?" sindir Muslim.
Seperti diketahui, sejauh ini Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka kasus tata kelola minyak mentah di Pertamina. Mereka adalah:
1. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan
2. Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin
3. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi
4. Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.
5. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya
6. VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
7. Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR)
8. Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati
9. Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo.
(rhm)
