Jakarta, Harian Umum - Kerusuhan dan perkelahian antara warga Aceh dan pasukan TNI di Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe, Kamis (25/12/2025) siang, menarikneprhatian banyak kalangan, termasuk Pengamat Intelijen & Geopolitik Amir Hamzah.
Dikutip dari republika.co.id, Jumat (26/12/2025), insiden itu pecah karena warga yang terlibat, yang saat itu sedang melakukan konvoi penyaluran bantuan kemanusiaan, membawa serta bendera kebesaran Aceh, bendera-bendera putih dan spanduk yang berisi desakan agar banjir bandang dan longsor di Aceh, juga di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ditetapkan sebagai bencana nasional.
Namun, titik persoalannya adalah pada bendera yang di antaranya diketahui sebagai bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
Amir melihat, insiden itu menimbulkan kekhawatiran akan membawa dampak sosial dan politik yang lebih luas jika penanganannya tidak dilakukan secara bijak. Karenanya, Amir mengingatkan TNI agar tidak terprovokasi oleh aksi simbolik warga tersebut.
Pendekatan keamanan yang keras, katanya, justru berpotensi memperlebar jarak psikologis antara negara dan masyarakat Aceh.
“Aceh adalah wilayah dengan sejarah konflik panjang. Setiap simbol, termasuk bendera GAM, memiliki muatan emosional dan historis yang tidak bisa disikapi dengan pendekatan keamanan semata,” kata Amir di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Ia menilai, konteks waktu munculnya insiden ini sangat sensitif, yakni saat Aceh masih berjibaku dengan dampak banjir bandang yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayahnya, sehingga fokus utama TNI seharusnya adalah penyelamatan warga, pemulihan infrastruktur, dan penguatan solidaritas negara dengan rakyat.
“Dalam kondisi bencana, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara yang empatik, bukan negara yang terlihat represif,” tegasnya.
Amir juga mengingatkan bahwa setiap gesekan antara aparat dan warga di Aceh selalu berpotensi ditarik ke dalam narasi lama tentang konflik, ketidakadilan, dan trauma masa lalu.
Inilah yang membuat Aceh berbeda dibanding daerah lain.
Dalam analisisnya, Amir juga menyoroti posisi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sebagai figur kunci dalam menjaga stabilitas Aceh. Mualem bukan hanya kepala daerah, tetapi juga mantan tokoh GAM yang memiliki legitimasi historis dan kultural di mata rakyat Aceh.
“Mualem adalah jembatan psikologis antara Jakarta dan Aceh. Ia dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena rekam jejak sejarahnya,” kata Amir.
Karena itu, pengamat yang punya basic militer ini menilai, pendekatan pemerintah pusat dan TNI harus selaras dengan kepemimpinan Mualem. Mengabaikan peran simbolik dan politik Gubernur Aceh justru berisiko menciptakan kesan bahwa negara tidak memahami dinamika lokal Aceh.
Dari perspektif intelijen, Amir menegaskan bahwa aksi pembentangan atau pengibaran bendera GAM saat ini lebih bersifat simbolik, bukan ancaman militer atau gerakan separatis bersenjata seperti di masa lalu.
“Secara intelijen, tidak ada indikasi kebangkitan GAM sebagai kekuatan bersenjata. Yang ada adalah ekspresi identitas, kekecewaan, dan pencarian pengakuan,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa salah membaca simbol sebagai ancaman keamanan dapat berujung pada overreaction, yang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanaskan situasi.
Dalam kerangka geopolitik, Aceh memiliki posisi strategis di pintu masuk Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Menurut Amir, setiap gejolak di Aceh akan selalu menarik perhatian internasional, terutama terkait isu hak asasi manusia dan konflik internal.
“Indonesia harus belajar dari masa lalu. Konflik Aceh dulu menjadi sorotan dunia. Sekarang, stabilitas Aceh adalah bagian dari menjaga citra Indonesia sebagai negara demokratis yang matang,” ujarnya.
Amir menilai, penanganan yang humanis dan dialogis akan memperkuat posisi Indonesia di mata global, sementara pendekatan represif justru membuka ruang kritik internasional.
Amir Hamzah menekankan bahwa TNI memiliki peran strategis bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga perekat bangsa. Di Aceh, tugas ini menjadi jauh lebih kompleks karena latar sejarah konflik.
“Yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah TNI yang hadir membantu korban banjir, membangun kembali rumah warga, dan berdialog dengan masyarakat. Itulah cara mengambil hati rakyat Aceh,” katanya.
Ia menyarankan agar TNI mengedepankan pendekatan teritorial yang persuasif, melibatkan tokoh adat, ulama, dan pemerintah daerah, agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa eskalasi.
Amir menutup analisanya dengan mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan panjang yang mahal harganya. Kesalahan kecil dalam membaca situasi bisa berdampak besar.
“Perdamaian bukan hanya soal tidak ada senjata, tetapi soal rasa keadilan dan penghormatan. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman,” pungkasnya.
Insiden ini, menurut Amir, seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak agar Aceh tetap damai, stabil, dan fokus pada pemulihan bencana serta pembangunan kesejahteraan rakyat. (rhm)
