Jakarta, Harian Umum - Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengalokasikan dana sebesar Rp40,51 triliun dalam RAPBD 2018 untuk belanja yang dititikberatkab pada arah pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi/misi.
Hal itu terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 oleh Gubernur Anies di ruang rapat utama DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
"Ada delapan belanja prioritas dalam pencapaian visi misi tersebut," ujar Anies saat membacakan RAPBD tersebut.
Berikut kedelapan belanja prioritas tersebut:
1. Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui Program OKE OCE
2. Meningkatkan akses pendidikan, antara lain melalui Program KJP Plus
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui pemenuhan universal coverage
4. Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu
5. Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui Program OK-TRIP
6. Pembangunan rumah layak dengan DP Rp0
7. Pemulihan perempuan dan anak
8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang good governance
Dari RAPBD itu juga diketahui kalau plafon RAPBD 2018 naik 9,86% dari APBD 2017 yang sebesar Rp70,19 triliun menjadi Rp77,11 triliun.
Pendapatan daerah pada 2018 diprediksi sebesar Rp66,62 triliun, naik 6,66% dari pendapatan pada 2017 yang sebesar Rp62,46 triliun.
Pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp44,56 triliun; dana perimbangan yang diprediksi mencapai Rp21,40 triliun; lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperkirakan mencapai Rp661,65 miliar; dari pajak diperkirakan sebesar Rp38,12 triliun, retribusi daerah sebesar Rp689,90 miliar.
Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperkirakan sebesar Rp532,93 miliar; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperkirakan mencapai Rp5,21 triliun; dana perimbangan sebesar Rp21,40 triliun; dana bagi hasil sebesar Rp18,26 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp3,15 triliun.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menilai, RAPBD 2018 ini sudah sangat menyentuh kebutuhan rakyat, dan Fraksi PKS akan mendukung penuh pelaksanaan program-programnya.
"RAPBD ini disusun dalam rangka pemenuhan visi misi gubernur dan wakilnya, dan saya percaya semua fraksi di Dewan akan mendukung, karena RAPBD ini jelas sangat prorakyat, terutama rakyat miskin," katanya.
Soal anggaran untuk pembangunan rumah dengan DP Rp0, yang menurut Wakil Ketua DPRD M Taufik hanyabdianggarkan Rp800 miliar, sehingga akan ditambah menjadi minimal setara dengan anggaran pembangunan Rusun di 2017 ini, yakni Rp2,2 triliun, Suhaimi meyakini kalau hal itu pasti telah diperhitungkan Anies dan TPAD (Tim Penyusun Anggaran Daerah).
"Pembangunan itu kan ada tahapannya, dimulai dari pembebasan lahan, dan seterusnya," kata dia.
Ia mengakui, jika anggaran itu ditambah, maka akan ada program yang sudah masuk dalam RAPBD yang haripus dikurangi atau bahkan dihilangkan. (rhm)
