KEKUATAN para buruh terletak pada kebersamaan dan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dalam bekerja.
--------------------------------
Oleh: Syafril Sjofyan.
Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APPTNI, Pengurus Badan Pekerja Petisi 100
Sengaja mengikuti longmarch buruh Indonesia pada Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024), dari Bunderan HI ke Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk merasakan denyut jantung kalangan buruh Indonesia.
Hari itu, kala kondisi para buruh mendapat banyak tantangan yang kelam.
PHK akibat beberapa industri yang terancam bangkrut dan tutup gara-gara terbelit utang dan kalah bersaing dengan produk made in China yang membanjiri pasar Indonesia, sepertinya memiliki kondisi yang sama dengan APBN yang juga tidak sehat, dan membuat negara terancam bangkrut.
APBN "sakit" karena negara terjerat utang hingga Rp8 ribu triliun lebih, yang di antaranya bersumber dari China dan dibuat membangun proyek yang diduga justru menjerumuskan Indonesia dalam China Debt Trap (Jebakan Utang China) seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Utang itu merupakan legacy atau warisan rezim Jokowi yang dibuat secara ugal-ugalan.
Di sisi lain, investasi yang bersumber dari China juga tidak menguntungkan rakyat Indonesia, karena investasi dari Negara Komunis itu membawa serta tenaga kerja dari negaranya, sehingga TKA China membanjiri Indonesia dan merampas lapangan pekerjaan yang seharusnya dapat dinikmati pekerja pribumi.
Para pekerja dari China itu bahkan diberi berbagai privilege istimewa dari petinggi Indonesia, antara lain tidak perlu bisa berbahasa Indonesia dan gaji yang jauh lebih besar dari pekerja pribumi. Mereka bahkan diberi.posisi dari level karyawan rendah hingga top manajemen.
Kondisi buruh Indonesia juga diperparah pada sektor industri yang semakin berubah, dan terjadi saban hari; sistim kerja kontrak dan outsourcing yang tidak menjamin kepastian kerja; ancaman PHK massal; robotisasi. Sementara di sisi lain, elit politik (baca oligarki politik dan oligarki ekonomi) cenderung membela industri padat modal ketimbang padat karya. 275 juta jiwa penduduk Indonesia yang sebagian besar angkatan kerja, terabaikan bahkan terpinggirkan.
Politik global dan ancaman perang, termasuk ketegangan ekonomi Cina-Amerika Serikat (AS) tetap akan menjadi tantangan dan ancaman yang akan dihadapi di hari-hari ke depan.
Koordinator lapangan aksi Mayday Revolution pada Rabu (1/5/2024) menyeru dan mengatur dari di atas mobil komando agar peserta berpawai dengan tertib dari Bundaran HI ke Patung Kuda. Peserta longmarch berjalan pelan, kadang berhenti, karena banyak hambatan di depan. Tema yang diusung, yakni “Mayday Revolution”, mengindikasikan kalau buruh ingin perubahan dengan cepat, bahkan revolusi.
Dari beberapa mobil komando yang dibawa berbagai organisasi buruh, sembari berjalan di sepanjang Jalan MH Thamrin, orator saling bersahutan untuk menyampaikan aspirasi dan uneg-uneg. Saya amati, keluhan dan cacian diteriakkan bag parai petinggi Rezim Jokowi.
Tergambarkan betapa mereka paham akan ancaman dan kelamnya masa depan yang harus dihadapi. UU Cipta kerja tetap menjadi sorotan mereka, UU cilaka yang memarginalkan kalangan pekerja Indonesia, tetapi memanjakan kalangan insvestor yang mereka sebut sebagai Kaum Kapitalis.
UU itu, ketika masih "bernama" UU Nomor 11 Tahun 2020, sebenarnya sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, tetapi dengan menerbitkan Perppu, Jokowi dan DPR membuat UU baru dengan "label" UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Isinya tak jauh berbeda dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.
Perpu Cipta Kerja diterbitkan dalam kondisi Indonesia tidak dalam situasi darurat, Jokowi ngotot menerbitkan Perppu demi membela Investor. Sebenarnya, Jokowi telah menghina martabat MK dengan menerbitkan Perppu karena ketika menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 inskonstitusional bersyarat, MK memerintahkan Jokowi agar merevisi UU itu dalam dua tahun, tetapi konyolnya ketika buruh menggugat Perppu itu, MK juga memutus bahwa Perppu tidak melanggar putusannya, dan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang kemudian disahkan DPR berdasarkan Perppu itu, sah secara aturan perundang-undangan. Tekanan buruh melalui aksi unjuk rasa di MK, dianggap angin lalu. MK lebih suka merendahkan dirinya sendiri.
Hingga kini, sejak sebelum UU Nomor 11 Tahun 2020 diterbitkan, buruh telah menggelar unjuk rasa berjilid-jilit untuk menolak dan menentang UU itu.
Lumayan haus, perjalanan mengikuti dan mendukung aksi longmarch buruh dari Bunderan HI ke Patung Kuda . Untung bawa sebotol air. Diberi manisan buah oleh kelompok pendukung aksi, segar kembali. Cukup surprise membaca ogoh ogoh atau baliho raksasa di kiri kanan mobil komando utama.
Di sebelah kiri mobil komando terbaca jelas tulisan; “Penjahat Demokrasi”, “Tangkap & Adili Joko Widodo”, “Raja Nepotisme” dan “Perusak Konstitusi” dengan foto besar Presiden Jokowi. Di sebelah kanan terpampang pula tulisan "Hakim Goblok Perusak Demokrasi" disertai foto 5 hakim MK dimaksud dan foto Ketua Bawasku Rahmat Bagja, foto Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jokowi, dan tak ketinggalan foto Paman Usman, eks ketua MK sekaligus adik ipar Jokowi, dengan embel-embel tulisan “Penjahat Demokrasi”.
Astaga! Pada penutupan aksi, kedua Baliho Raksasa tersebut dibakar oleh panitia, mengambarkan kemarahan mereka terhadap Rezim Pelanggar Konstitusi. Viva Mayday Revolution! Viva Buruh Indonesia!. Semoga “kemarahan” kalian terhadap rezim yang telah mendzolimin kalian dan rakyat akan tetap berlanjut sampai Rezim Jokowi lengser, sesuai tulisan pada spanduk yang terpampang di mobil komando.
Kekuatan para buruh terletak pada kebersamaan dan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dalam bekerja. Melalui aksi turun ke jalan hingga perlawanan dalam bentuk mogok kerja. Buruh sejahtera, keluarga kalian akan sejahtera. Rakyat sekitar juga akan sejahtera. Artinya, multi efek akan terjadi. Untuk itu dipastikan masyarakat Indonesia akan mendukung mu. Hidup Buruh.
Selesai menyaksikan aksi buruh, saya berlanjut memenuhi undangan podcast salah seorang Youtuber di pinggir jalan. Tentunya tentang pesan dan kesan tentang Aksi tersebut. Mayday Revolution.
Bandung, 2 Mei 2024
