Jakarta, Harian Umum-Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan protes keras atas kebijakan rem darurat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mulai 14 September nanti, DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total karena angka Covid-19 semakin tinggi.

"Penerapan PSBB yang diputuskan Gubernur akan berlaku per hari senin depan kami nilai bukan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran covid 19, yang tentu harus sejalan dengan semangat produktif namun aman dari covid," ujar Judistira, di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan kita hanya melakukan testing sebanyak-banyaknya, namun tidak siap menangani lonjakan angka positif covid. Seharusnya, kata Judistira, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengendalikan angka Covid-19 sebaik mungkin.

"Untuk itu kita minta Pak Gubernur dan jajaran Pemprov DKI fokus kepada pengawasan dan edukasi masyarakat penting nya 3 M sampai ke pemukiman pemukiman, sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan covid 19, tenaga medis sampai petugas makam adalaha garda paling akhir," kata Judistira.

Dia menilai, banyak hal yang tidak konsisten utamanya dalam hal pengawasan protokol kesehatan dari Pemprov DKI di masa PSBB transisi, salah satu contoh bagaimana penanganan dan perhatian terhadap warga yang diketahui terpapar dari hasil swab, apakah dilakukan pengawasan selama dia isolasi mandiri.

"Apa diperhatikan kebutuhan dasar nya selama dia isolasi, sy temukan tidak ada pengawasan itu maupun perhatian dari pemerintah, ini yang akhirnya menciptakan klaster klaster baru penyebaran covid semakin tinggi," tegasnya. (hnk)