Jakarta, Harian Umum - Empat elemen masyarakat, Selasa (11/3/2025), menggeruduk kantor PT Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, sebagai dampak terbongkarnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah di BUMN itu pada tahun 2018-2023 yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun/tahun atau lebih dari Rp1.000 triliun.
Keempat elemen tersebut adalah Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Aliansi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
Massa keempat elemen yang berjumlah sekitar 50 orang itu tiba di gedung Pertamina sekitar pukul 12;30 WIB, dan langsung berorasi di tengah teriknya sinar Matahari bulan Ramadhan. Aktivis Nico Silalahi bertindak sebagai orator sekaligus moderator.
Dalam orasinya, Nico mengeluarkan nama-nama binatang untuk melampiaskan kekecewaannya atas perilaku oknum di Pertamina dan para mitranya yang telah pula dijadikan tersangka, salah satunya putra mafia minyak Riza Chakid yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza dan menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
"Selama ini saya membeli Pertamax karena saya mematuhi imbauan pemerintah bahwa Pertalite hanya untuk warga kurang mampu. Kurang ajar, saya ditipu, ternyata Pertamax yang saya beli selama bertahun-tahun ternyata Pertalite yang dioplos seolah Pertamax," umpat Nico.
Ia mengatakan, permintaan maaf yang disampaikan Dirut Pertamina tidak cukup, karena apa yang dilakukan koruptor-koruptor di perusahaannya sangat luar biasa, dan harus dihukum mati!
"Lagipula masak kantor pusat tidak tahu apa yang dilakukan anak perusahaannya? Apalagi ini terjadi selama bertahun-tahun," sindir Nico.
Pernyataan lebih pedas disampaikan Presiden Aspirasi Mirah Sumirat. Ia mengatakan, korupsi tata kelola minyak mentah itu sangat keterlaluan.
"Saat ini banyak buruh yang di-PHK karena perusahaannya bangkrut, banyak yang susah mencari kerja, banyak yang kekurangan makan, banyak anak-anak yang mengakaminstunting, tapi kalian enak-enak saja mengkorupsi uang rakyat hingga Rp1.000 triliun! Biadab kalian!" katanya.
Ia bahkan mengatakan kalau para pelaku korupsi tata kelola minyak Pertamina tak cukup hanya dibilang koruptor.
"Mereka lebih cocok disebut garong!" katanya.
Orasi Susi dari ARM tak kalah pedasnya karena dia membongkar penyebab Indonesia justru menjadi pengimpor minyak.
"Dulu kita impor minyak, tapi sekarang kita ekspor! Padahal kekayaan alam kita, termasuk minyak bumi, sangat melpah. Kalian bilang bikin kilang minyak itu biayanya tinggi dan berisiko tinggi, ternyata itu cuma modus saja karena kalau impor kalian dapat fee! Kalian kaya, tapi rakyat susah!" teriaknya.
Semua orator dalam aksi ini, termasuk Ketua Umum SBSI '92 Sunarti, sepakat bahwa kasus korupsi dengan mengoplos Pertalite seolah jadi Pertamax ini diusut dan dibongkar hingga tuntas.
"Kami.minya Presiden yang sekarang copot semua direksi Pertamina dan komisarisnya, karena tidak mungkin mereka tidak tahu karena korupsi ini sudah bertahun-tahun. Juga periksa Presiden Jokowi, karena korupsi ini terjadi di eranya!" kata dia
Selesai semua orator menyampaikan pendapat dan uneg-unegnya, massa bergeser ke Kantor Kementerian BUMN, lalu ke Kementerian ESDM, dan terakhir ke Kejaksaan Agung untuk melakukan aksi yang sama, namun dengan tuntutan yang disesuaikan dengan Tupoksi ketiga instansi itu
Namun, suara agar Jokowi diperiksa bergema juga di ketiga instansi itu, karena Jokowi memang orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Apalagi OCCRP menempatkan dia sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Artinya, bisa jadi Jokowi memang terlibat.
Terlebih karena selama dia memimpin (2014-2024), Jokowi mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Maka, jangan-jangan korupsi hingga Rp1.000 triliun dengan modus ngoplos Pertalite menjadi Pertamax ini juga visi misinya
Yang menarik, saat bergeser dari Pertamina ke Kementerian BUMN, agar tidak menimbulkan kemacetan, polisi mengarahkan massa melalui dalam area Monas dan keluar di Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir, dan kemudian putar arah ke Kementerian BUMN di jalan yang sana, tapi arah Patung Kuda. (rhm)