Jakarta, Harian Umum- Sekitar 6.700 guru  yang mengajar di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jakarta, terancam gagal mendapat honor Rp500.000/bulan.

Pasalnya, total dana para guru itu yang diajukan sebesar Rp60 miliar oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) kepada Pemprov DKI Jakarta, terancam dicoret dari RAPBD 2018 karena alamat organisasi ini dikabarkan tak jelas.

"Kita tidak tahu kalau alamatnya seperti itu, karena Himpaudi ini organisasi yang bersifat nasional, dan tercatat di kementerian," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Sopan Ardiyanto saat jeda rapat Badan Anggaran (Banggar) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Sopan mengakui, saat Himpaudi mengajukan usulan anggaran itu, pihaknya tidak langsung melakukan survei ke kantornya karena yakin lembaga ini kredibel.

Selain itu, pengajuan diterima karena sejalan dengan program Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno yang ingin meningkatkan kesejahteraan para guru PAUD.

"Tapi ini kan masih RAPBD dan belum ada kerugian daerah. Jadi, kalau alamatnya tidak jelas, maka akan kita coret," tegas Sopan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, alamat Himpaudi yang berada di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, dianggap tidak jelas karena tumpang tindih dengan alamat kantor suami ketua umum organisasi tersebut. (rhm)