Jakarta, Harian Umum - Buruknya perekonomian yang diwariskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi (2014-2024) masih belum mampu diatasi presiden penggantinya, yakni Presiden Prabowo Subianto.
Ekonom yang juga Pengamat Pasar Modal Dipo Satria Ramli dalam Diskusi Roundtable Ekonomi bertajuk "Evaluasi Setahun Ekonomi Prabowo - Potensi Krisis, Tantangan, dan Peluang" yang digelar di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025), bahkan mengingatkan, saat ini kondisi fiskal Indonesia justru semakin riskan, sehingga jika tidak segera diatasi, seluruh rakyat Indonesia berpotensi menanggung konsekuensi beratnya.
Selain Dipo, diskusi yang diselenggarakan Forum Ekonomi Inklusif (FEI) ini hadir lima ekonomi lainnya, antara lain Juru Bicara Urusan Ekonomi Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi; Yanuar Rizky, ekonomi dari Aspirasi Indonesia Research Institute; ekonom senior Felia Salim; dan dosen Dosen FEB UI yang juga Ekonomi INDEF, Berly Martawardaya.
"Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dalam kondisi fiskal Indonesia yang semakin rentan. Situasi ini bukanlah hasil dari satu periode pemerintahan saja, melainkan akumulasi keputusan fiskal yang kurang tepat selama bertahun-tahun," kata Dipo.
Ia membeberkan penyebab kerentanan fiskal tersebut, yakni pendapatan pajak yang melemah, utang yang membengkak, serta ruang fiskal yang makin menyempit.
.
“Sempitnya ruang fiskal adalah warisan struktural. Jika tidak segera diatasi, seluruh rakyat Indonesia berpotensi menanggung konsekuensi beratnya,” tegas dia
Putra ekonom Rizal Ramli ini mengingatkan pemerintahan Prabowo untuk bertindak cepat.
"(Karena) jika ada satu saja guncangan eksternal, seperti resesi global, gejolak geopolitik, atau pandemi baru, Indonesia dapat masuk ke dalam krisis fiskal," tegasnya.
Hingga September 2025, penerimaan pajak baru mencapai 62% dari target Rp 1.295 triliun, dengan rasio pajak hanya di kisaran 10%, bahkan sempat menyentuh titik terendah sejarah di 8,4%.
Lebih mengkhawatirkan lagi, penerimaan PPh Badan justru turun, sementara pajak perorangan naik.
Di sisi lain, belanja pemerintah terus meningkat, antara lain karena program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Danantara.
Meski program-program ini secara niat baik, kata Dipo, tetapi pelaksanaannya dinilai kurang tepat waktu mengingat keterbatasan ruang fiskal.
Sementara ekonom senior Felia Salim menjelaskan, akar dari berbagai persoalan ini adalah institusi yang lemah (weak institutions), sehingga Program seperti MBG gagal mencapai target karena perencanaan dan implementasi yang buruk.
“Masalah fundamental Indonesia adalah mandeknya agenda reformasi hukum dan birokrasi yang sudah dicanangkan 20 tahun lalu. Tanpa kepastian hukum dan tata kelola yang baik, investor akan terus ragu.” katanya.
Ia pun mengusulkan kebijakan dua jalur (two-track policy), yaitu Jalur populis, untuk melindungi kelompok rentan; dan Jalur produktif, untuk menciptakan lapangan kerja melalui industrialisasi.
Ia juga menyoroti bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga (50–60% dari PDB), akan tetapi kebijakan selama ini lebih condong ke sisi penawaran (supply side) daripada sisi permintaan (demand side).
Ekonom senior Yanuar Rizky dari Aspirasi Indonesia Research Institute memperingatkan bahwa Indonesia bisa mengalami krisis fiskal seperti Meksiko 1978 yang dipicu gagal bayar meskipun rasio utang terhadap PDB rendah.
"Pasar dapat kehilangan kepercayaan jika pemerintah tidak menunjukkan komitmen pada keberlanjutan fiskal, yang sudah mulai tercermin dari melemahnya harga saham perbankan," katanya
Per Juni 2025, utang pemerintah pusat tercatat Rp 9.138 triliun. Secara rasio terhadap PDB, masih di bawah ambang 60%, tetapi angka ini belum mencakup kewajiban Danantara, BUMN, dan off-balance sheet items, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung senilai Rp 118 triliun.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menambah utang Rp 782 triliun, sementara cicilan utang lama mencapai Rp 600 triliun.
“Artinya, hampir 77% utang baru hanya untuk menutup utang lama. Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang, ini gali lubang untuk bayar bunganya saja,' imbuh Dipo
Sentralisasi dan Pelemahan Daerah
Berly Martawardaya menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pemerintah antara prioritas jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek-menengah. Pemotongan transfer ke daerah memperlihatkan arah sentralisasi fiskal yang mengkhawatirkan.
“Pergeseran ke pusat ini berpotensi melemahkan peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Dosen FEB UI yang juga Ekonomi INDEF inj juga memperingatkan resiko perlambatan perdagangan dan ekonomi global akibat tensi dagang dan isu tarif internasional, situasi yang disebutnya sebagai “winter is coming”, dan mendesak pemerintah mempersiapkan mitigasi perlambatan bagi masyarakat miskin dan rentan dari sekarang. (rhm)
