Jakarta, Harian Umum - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Elisa Mardian, menyarankan agar penanganan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan model dapur sentralistik.
"Jika model ini terus dilanjutkan, maka permasalahan yang selama ini muncul dalam Program MBG akan terus terjadi," katanya dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Setahun Ekonomi Era Prabowo - Potensi Krisis, Tantangan dan Peluang" yang diselenggarakan Forum Ekonomi Inklusif (FEI) di salah satu kafe di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).
Menurut dia, berdasarkan kajian Core Indonesia pada November 2024 silam, terdapat sejumlah permasalahan dalam aplikasi program yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran ini.
Dia menyebut, dari anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk MBG pada APBN 2025, dan anggaran standby untuk program ini sebesar Rp100 triliun, sebesar Rp70 !triliun di antaranya akan dikembalikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana MBG.
"Itu artinya target 20 juta penerima MBG untuk tahun ini tidak tercapai," katanya.
Di sisi lain, jumlah siswa penerima MBG yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi program itu juga meningkat. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), total siswa yang keracunan MBG per 13 Oktober 2025 sebanyak 11.566 orang, karena ada 1.084 anak yang juga keracunan pada 6-12 Oktober 2025.
Ia menyebut, terus bertambahnya angka keracunan ini diakibatkan model dapur sentralistik yang diterapkan dalam Program MBG, di mana setiap dapur menyediakan 3.000-4.000 porsi menu MBG.
Namun di sisi lain, katanya, faktor higienis kurang diperhatikan karena SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dipaksa beroperasi, meski tanpa sertifikat laik higienis, dan juga tidak ada standar pangan.
Lebih runyam lagi karena target pemerintah untuk mendirikan 22.009 unit dapur MBG, belum tercapai karena baru ada 11.000 unit dapur MBG.
"Dengan semua persoalan ini, maka jika ingin permasalahan keracunan MBG terselesaikan, model dapur sentralistik harus diubah menjadi desentralistik," katanya.
Ia mencontohkan hasil kajian Core Indonesia terhadap Pilot Project MBG di Kulonprogo, Kebumen, Minahasa dan NTT.
Kata dia, di keempat lokasi itu ada empat model dapur, yakni Dapur MBG, Dapur UMKM, Dapur Sekolah dan Dapur Koperasi, di mana setiap dapur hanya menyiapkan 300-400 porsi.
"Hasilnya baik, tidak ada keracunan, malah dapur-dapur itu bisa fleksibel dengan menerima bahan baku sayur mayur dari petani, dan ikan segar dari nelayan," katanya. (rhm)
