Jakarta, Harian Umum- Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta merekomendasikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) agar menunda pembangunan light rail transit (LRT) Fase II dengan rute Velodrome Rawamangun-Tanah Abang, dan mengalihkan sebagian dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diusulkan melalui APBD Perubahan 2018 untuk mendukung Program Rumah DP 0 Rupiah.
"Kita rekomendasikan kepada Jakpro agar pembangunan LRT Fase II ditunda, karena saat ini Dinas Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tengah menyusun RIP (Rencana Induk Perkeretaapian). Khawatirnya jika tetap dibangun dan ternyata tidak sesuai RIP, kan repot. Karena itu kita minta pembangunan dilakukan setelah RIP selesai disusun," kata anggota Banggar DPRD DKI, Muallif ZA kepada wartawan di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).
Politisi PKB ini menambahkan, dengan adanya rekomendasi tersebut, maka usulan Jakpro agar mendapat PMD sebesar Rp1,87 triliun, dipangkas setengahnya untuk dikembalikan ke kas daerah, sementara sisanya dialokasikan untuk mendukung Program Rumah DP 0 Rupiah.
"Dengan dana sekitar Rp935 miliar, diharapkan Jakpro dapat membangun Rumah DP 0 Rupiah di satu atau dua titik dengan luas lahan yang dibeli minimal 3 hektare per titik," katanya.
Ia menjelaskan, di lahan seluas 3 hektare itu Jakpro dapat membangun minimal 3 tower dengan masing-masing tower memiliki 19-21 lantai dan 600-700 unit hunian.
Karena peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan bahwa pembelian lahan untuk perumahan tidak boleh lebih dari Rp8,8 juta/m2, maka Jakpro disarankan membeli lahan di pinggiran Jakarta.
Ketika ditanya soal pembangunan LRT Fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun yang dinilai bermasalah, karena hingga kini belum juga rampung meski proyek ini disebut-sebut merupakan proyek yang dibuat untuk mendukung kegiatan Asian Games 2018? Muallif menjawab kalau menurut pengakuan Jakpro, dalam kontrak kerja yang diteken BUMD itu dengan Pemprov DKI, tidak disebutkan kalau pembangunan itu ada kaitan dengan Asian Games.
"Tapi bahwa pembangunan itu belum rampung dan bahwa ada masukan tentang pembangunannya, itu benar. Rencananya Komisi B DPRD akan melakukan Sidak dan pembangunan itu akan dievaluasi," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jakpro dinilai wanprestasi karena seperti diungkap Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, LRT dibangun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Pergub Nomor 211 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang kemudian direvisi menjadi Pergub Nomor 154 Tahun 2017.
Menurut aktivis ini, Perpres dan Pergub itu menyatakan bahwa pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome itu adalah untuk mendukung kegiatan Asian Games 2018, sehingga pembangunannya sudah haris rampung sebelum Asian Games dibuka pada 18 Agustus 2018.
"Tapi karena sampai Asian Games ditutup pada 2 September LRT belum juga beroperasi optimal, maka Jakpro sudah wanprestasi," katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD M Taufik menyatakan, pembangunan LRT Fase 1 ini kemahalan, karena dengan panjang rute hanya 5,8 kilometer, biaya yang harus digelontorkan Pemprov DKI melalui APBD mencapai Rp5,3 triliun atau sekitar Rp1 triliun/kilometer.
Padahal, katanya, pembangunan LRT Jabodetabek hanya Rp600 juta/kilometer.
Taufik mengatakan kalau pihaknya akan membuat Pansus terkait mahalnya biaya ini, namun sampai sekarang Pansus itu belum juga dibentuk. (rhm)
