Jakarta, Harian Umum- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan atau KPK, memeriksa proyek light rail transit (LRT) rute Kelapa Gading - Velodrome Rawamangun sepanjang 5,8 kilometer.
Pasalnya, selain biaya per kilometer pembangunan proyek ini dinilai terlalu mahal, juga waktu penyelesaian proyek ini meleset dari target.
"Aparat penegak hukum harus turun, periksa proyek itu untuk memperjelas ada apa sebenarnya di balik pembangunan track yang mahal, dan waktu penyelesaian proyek yang molor," katanya kepada harianumum.com di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).
Ia melihat, proyek ini juga berpotensi menjadi sarana transportasi yang mubazir karena selain rute yang terlalu pendek, juga karena rute yang dilalui bukan kawasan strategis yang berpotensi mendatangkan banyak penumpang, dan juga tidak melintasi kawasan wisata.
"Proyek ini semula digagas untuk menunjang mobilitas para atlet yang bertanding di Asian Games XVIII dan ditargetkan rampung dibangun sebelum Asian Games dibuka pada 18 Agustus, tapi sampai sekarang pembangunannya belum 100%, sementara Asian Games sudah berlangsung dan akan berakhir 2 September mendatang. Kalau Asian Games nanti selesai dan Velodrome sepi, penumpang LRT juga pasti sepi," katanya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini berpendapat, proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome dapat menjadi proyek strategis jika diintegrasikan dengan proyek LRT yang lain.
"Kalau proyek ini tidak diintegrasikan, malah bisa saja menjadi proyek gagal," tegasnya.
Untuk diketahui, proyek LRT digagas pada 2013 oleh Gubernur Jokowi setelah upaya menghidupkan lagi proyek monorel yang mangkrak sejak digilirkan pada 2002, di era Gubernur Sutiyoso, gagal karena baik Jokowi maupun gubernur penggantinya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menolak permintaan PT Jakarta Monorail agar Pemprov DKI membangun depo di atas Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan, dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Penolakan dilakukan berdasarkan hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa jika depo dibangun di atas Waduk Setiabudi, dikhawatirkan peristiwa jebolnya tanggul Latuharhari terulang kembali.
Kemudian, dengan dalih untuk mengatasi ke!acetan dan menyediakan sarana transportasi yang memadai, termasuk untuk para atlet Asian Games, Ahok pun memutuskan untuk membangun LRT dalam kota rute Kelapa Gading-Velodrome?
Selain rute ini, Ahok juga sempat merencanakan untuk membangun tujuh rute LRT dalam kota yang lain, yakni rute Kebayoran Lama - Kelapa Gading (sepanjang 21,6 Km); Tanah Abang - Pulo Mas (sepanjang 17,6 Km); Joglo - Tanah Abang (sepanjang 11 Km) Puri Kembangan - Tanah Abang (sepanjang 9,3 Km); Pesing - Kelapa Gading (sepanjang 20,7 Km); Pesing - Bandara Soekarno-Hatta (sepanjang 18,5 Km); dan Cempaka Putih - Ancol (sepanjang 10 Km).
Namun seperti pernah diungkap Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, biaya pembangunan LRT rute Kelapa Gading-Velodrome yang disebut-sebut sebagai pembangunan LRT fase I, terlalu mahal karena dengan panjang rute hanya 5,8 Km biaya yang dibutuhkan mencapai Rp5,3 triliun, tidak termasuk biaya pembelian keretanya yang mencapai Rp400 miliar. Dana ini bersumber dari APBD DKI.
Menurut Taufik, dengan biaya mencapai Rp5,3 triliun, berarti biaya pembangunan LRT oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu mencapai Rp1 triliun/km, sementara pembangunan LRT Jabodebek yang dikerjakan PT Adhi Karya hanya sekitar Rp600 miliar.
Taufik sempat mengatakan kalau DPRD akan membentuk Pansus untuk mengungkap mahalnya biaya ini, namun sampai hari ini Pansus belum dibentuk.
Ghoni mengatakan, secara pribadi dirinya juga mendesak agar Pansus segera dibentuk agar terungkap ada apa di balik mahalnya biaya pembangunan LRT rute Kelapa Gading-Velodrome tersebut.
"Biaya yang dipakai untuk membangun LRT itu uang rakyat. Ketika nanti telah beroperasi, PT LRT Jakarta (sebagai operator) harus dapat memastikan bahwa proyek ini dapat break event point (BEP)," pungkasnya. (rhm)
