Jakarta, Harian Umum - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali menghangat di lingkar kekuasaan.
Salah satu nama yang ramai disebut-sebut akan terimbas adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Meski belum ada pernyataan resmi dari Istana, kabar ini memunculkan spekulasi luas mengenai arah politik Presiden Prabowo Subianto dalam menata kabinetnya.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, beredarnya isu pergantian Pratikno bukan sekadar persoalan kinerja, melainkan bagian dari kalkulasi politik jangka panjang Prabowo untuk mengurangi pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di dalam pemerintahan.
“Pratikno adalah loyalis sejati Jokowi. Isu penggantiannya menunjukkan bahwa Prabowo mulai secara perlahan menghabisi pengaruh Jokowi di lingkar kekuasaan,” ujar Amir kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Pratikno dikenal sebagai salah satu figur paling dekat dengan Jokowi. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara selama dua periode di era Jokowi dan kerap disebut sebagai tangan kanan mantan presiden tersebut. Kedekatan itu dinilai tidak serta-merta putus meski Jokowi telah lengser.
Beberapa kali, Pratikno diketahui mengunjungi Jokowi di Solo, bahkan setelah pergantian pemerintahan. Bagi kalangan intelijen dan politik, hal ini dipandang sebagai sinyal bahwa jalur komunikasi dan pengaruh Jokowi di pemerintahan belum sepenuhnya terputus.
“Dalam politik tingkat tinggi, simbol itu penting. Kunjungan-kunjungan tersebut dibaca sebagai bentuk loyalitas berkelanjutan,” kata Amir.
Namun demikian, Amir menegaskan bahwa Prabowo bukan tipe pemimpin yang akan berhadapan langsung atau frontal dengan Jokowi. Menurutnya, Prabowo memahami betul bahwa pengaruh Jokowi di birokrasi, partai politik, dan sebagian elite masih sangat kuat.
“Prabowo itu pemain lama. Dia tidak akan menyerang Jokowi secara terbuka. Strateginya lebih sunyi: menggeser, mengurangi, dan mengganti simpul-simpul pengaruh secara bertahap,” jelas Amir.
Dalam perspektif intelijen, langkah reshuffle adalah instrumen paling aman dan sah secara konstitusional untuk melakukan konsolidasi kekuasaan tanpa memicu kegaduhan politik terbuka.
Isu pergantian Pratikno juga tidak bisa dilepaskan dari peta politik menuju Pilpres 2029. Amir menilai, pernyataan politikus PSI Ahmad Ali yang menyebut Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor Prabowo di 2029 menjadi alarm serius di internal kekuasaan.
Di sisi lain, kader dan elite Partai Gerindra secara terbuka menginginkan Prabowo maju dua periode. Dalam konteks inilah, menurut Amir, Prabowo perlu memastikan bahwa kabinet dan struktur kekuasaan benar-benar solid dan loyal kepadanya.
“Kalau Prabowo ingin dua periode, maka ia tidak bisa membiarkan terlalu banyak ‘remote control’ politik dari luar Istana. Loyalitas adalah kata kunci,” tegasnya.
Meski tidak bersifat konfrontatif, isu pencopotan Pratikno—jika benar terjadi—dinilai sebagai pesan politik yang jelas. Bukan hanya kepada Jokowi, tetapi juga kepada elite politik lain bahwa Prabowo adalah presiden de facto sekaligus de jure, dengan kendali penuh atas arah pemerintahan.
“Ini bukan soal Pratikno semata. Ini tentang siapa yang memegang kendali penuh negara pasca-transisi kekuasaan,” ujar Amir.
Namun ia mengingatkan, langkah tersebut tetap memiliki risiko. Jokowi masih memiliki basis dukungan sosial dan politik yang tidak kecil. Jika salah langkah, konsolidasi kekuasaan bisa berujung pada gesekan elite yang berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan keterangan resmi terkait isu reshuffle maupun posisi Pratikno. Sejumlah kalangan menilai, diamnya Istana justru memperkuat spekulasi bahwa perubahan kabinet tengah dimatangkan secara serius. (rhm)
