Jakarta, Harian Umum - Politikus Partai Golongan Karya, Yorrys Raweyai mengatakan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membuat elektabilitas Golkar semakin terpuruk. Karena itu, Yorrys mendukung KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru terhadap Novanto.

" KPK ini memiliki spesialisasi dan kemampuan extraordinary. Korupsi ini sudah darurat. Perlu kita dukung ini (sprindik baru)," ucap Yorrys di usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan keterangan palsu dengan tersangka Markus Nari, Jumat, 3 November 2017.

Menurut Yorrys dipecat dari jabatannya pada 2 Oktober 2017 sebagai Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar oleh  Setnov , seharusnya Golkar mendukung prinsip pemberantasan korupsi demi mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi dinilai sebagai hal yang darurat untuk segera ditangani.

 "Bila perlu, pemerintah membuat perpu.  Kami memberikan dukungan kepada KPK untuk segera menuntaskan ini," tuturnya.

Kasus korupsi e-KTP, kata Yorrys, berimplikasi luas karena mempersulit masyarakat memperoleh KTP sebagai salah satu hak dasar warga negara Indonesia.

"Kami buat survei kepada masyarakat, Anda tahu bahwa sekarang susah sekali dapat e-KTP karena dikorupsi Partai Golkar. Anda sedih enggak tuh," ucapnya.

Selain itu, ujar Yorrys, publik akan menilai Golkar sebagai partai yang mempertahankan para kadernya yang terlibat kasus korupsi.

"Enggak bisa partai ini dipimpin orang-orang ini. Kami akan lakukan perlawanan. Itu saya dan teman-teman yang lain," tuturnya.(tqn)