Jakarta, Harian Umum - Karena hampir menjadi tersangka dari kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Golkar Yorrys Raweyai mendorong gerakan penyelamatan partai Golongan Karya.Gerakan penyelamatan partai, perlu dilakukan supaya mesin partai tidak terganggu. Apalagi dalam waktu dekat sudah ada momen politik yang harus dihadapi partainya. Misalnya, pendaftaran pemilihan kepala daerah serentak 2018 pada Juni mendatang dan verifikasi partai untuk pemilihan umum 2019 pada Agustus nanti.

Yorrys Raweyai mengatakan Gerakan itu tidak hanya muncul di tingkat pusat, tapi juga di tingkat pengurus daerah mulai provinsi hingga kota atau kabupaten. Tujuan gerakan itu, kata dia, adalah menyusun langkah antisipasi jika Ketua Umum Setya Novanto menjadi tersangka.

“Sebab, Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka,” katanya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin, 24 April 2017.

Selain itu, muncul wacana penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) mencari pengganti Setya yang akan diadakan pada Agustus mendatang. 

“Ini berbeda dengan kemelut Aburizal Bakrie dan Agung Laksono,” ujarnya.

Aburizal dan Agung terlibat perseteruan panjang karena masalah keabsahan posisi ketua umum. Belakangan, mereka berdua sepakat mengadakan musyawarah nasional luar biasa pada Mei tahun lalu dan melahirkan Setya sebagai ketua umum baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Ketua Umum Golkar Setya Novanto bepergian keluar negeri, Setya dicegah karena terkait dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)

Setya pernah diperiksa sebagai saksi di KPK dan di pengadilan untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto. Selama itu pula, dalam beberapa kali kesempatan, Setya membantah jika disebut menerima duit ataupun ikut mengatur proyek e-KTP.