Jakarta, Harian Umum - PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta tak pernah menangguk untuk meski mendapat suntikan dana dari APBD hingga triliunan rupiah melalui mekanisme penyertaan modal daerah (PMD).

Seperti disampaikan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/8/2024), pada tahun buku 2023 Jakpro mengalami rugi usaha hingga Rp 701.697.323 miliar. Data ini dia dapat dari website Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta.

"Ini kerugian terbesar yang dialami Jakpro, dan terjadi di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono," katanya.

Sebelumnya, pada Juni 2024 silam, aktivis yang akrab disapa SGY itu membeberkan kalau pada tahun 2019, Jakpro mengalami kerugian Rp76,22 miliar, sementara pada tahun 2020 Jakpro rugi Rp240,89 miliar, dan pada tahun 2021 serta 2022 mengalami kerugian masing-masing Rp110 miliar dan Rp280,28 miliar

Menurut SGY, dengan kerugian yang terus menerus dialami Jakpro, bahkan kerugian pada tahun 2023 melonjak sangat drastis dari tahun 2022, maka wajar jika seluruh masyarakat Jakarta merasa bersedih dan prihatin. Apalagi karena 99,98% saham Jakpro dimiliki Pemprov DKI, dan 0,002% sisanya milik Perumda Pasar Jaya yang juga merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Di Perumda Pasar Jaya, jelas SGY, kepemilikan saham Pemprov DKI mencapai 100%.

"Publik kini tentu bertanya, apa yang membuat Jakpro merugi hingga Rp701 miliar? Sebagai sebuah BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, tentu kerugian Jakpro juga menjadi kerugian bagi masyarakat Jakarta, karena pada tahun 2023 misalnya, Jakpro mendapat PMD sekitar Rp1,433 triliun dari total permintaan PMD 2023 sebesar Rp2,4 triliun. PMD itu bersumber dari APBD, dan APBD itu bersumber dari pajak masyarakat Jakarta," imbuh SGY.

Ia mengingatkan bahwa sebagai BUMD, Jakpro diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan pembangunan Jakarta, tetapi ternyata performa keuangan Jakpro malah negatif.

"Ini juga sekaligus menjadi pertanyaan; apakah ini pertanda adanya masalah serius dalam manajemen dan operasional Jakpro?" sambung SGY.

Ia berharap Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan Jakpro segera menjelaskan kepada masyarakat Jakarta apa penyebab kerugian yang terus menerus dan makin membengkak itu.

"DPRD juga jangan diam, tapi proaktif. Panggil Heru dan Jakpro dan minta penjelasan mereka, karena bukan mustahil tahun 2024 inipun Jakpro rugi lagi," katanya. (rhm)