Jakarta, Harian Umum- Nama Novel Baswedan tiba-tiba mencuat di tengah hiruk pikuk bursa Cawapres yang ikut memanaskan situasi politik menjelang Pilpres 2019. Tak tanggung-tanggung, penyidik senior KPK itu langsung disorongkan Forum Rakyat untuk menjadi Cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Indonesia memang membutuhkan figur yang paham dan tahu bagaimana memberantas korupsi, karena korupsi telah membudaya dan merajalela, termasuk di era kepemimpinan Jokowi saat ini. Karena itu Forum Rakyat mendorong Novel Baswedan untuk menjadi Cawapres Prabowo," kata Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Amir Hamzah usai menjadi pembicara dalam diskusi publik yang digelar Forum Rakyat di aebuah restoran di kawasan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).
Dalam diskusi tersebut terungkap sejumlah isu krusial terkait penyelenggaraan Pilpres 2019.
Isu dimaksud adalah bahwa pendaftaran Capres-Cawapres di KPU kemungkinan akan diperpanjang dari 4 - 10 Agustus, menjadi 4- 24 Agustus akibat dua hal.
Pertama, karena Presiden Jokowi yang maju sebagai calon petahana, belum dapat menentukan siapa Cawapresnya; kedua, karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan judicial review terhadap presidential threshold (PT) yang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan sebesar 20%.
Dalam diskusi ini juga muncul asumsi bahwa MK kemungkinan akan mengabulkan gugatan tersebut, sehingga PT akan dihapuskan menjadi 0%.
"Kalau putusan MK seperti itu, maka dengan 16 Parpol peserta Pemilu, bisa ada minimal 10 calon presiden, karena setiap partai dapat mengusung Capres-nya sendiri," kata Amir.
Ia bahkan memprediksi, PT 0% akan membuat harapan GNPF-Ulama dan Habib Rizieq Shihab agar Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya berkoalisi membentuk Koalisi Keumatan, akan menjadi tinggal harapan, karena PBB dapat mengusung ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra sebagai Cawapres; Partai Berkarya dapat mengusung ketua umumnya, Tommy Soeharto, sebagai Capres; dan PAN bisa mengusung Amien Rais, ketua Dewan Kehormatan PAN, sebagai Capres.
"Akan terjadi disintegrasi politik, sehingga dibutuhkan soliditas dan kesadaran dari kelima partai itu untuk tetap dapat memenuhi harapan Habib Rizieq dan GNPF-Ulama, jika serius ingin memperbaiki kondisi negara yang rusak di era pemerintahan Jokowi dimana hukum tumpul ke pendukung pemerintah tapi tajam ke oposisi, khususnya ke umat Islam dan ulamanya; pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%-an; BUMN-BUMN merugi; bahkan dalam soal lapangan kerja, pemerintah terkesan lebih mementingkan tenaga kerja dari China dibanding tenaga kerja lokal ," jelas Amir.
Meski demikian, aktivis senior ini menganggap bahwa jika putusan MK adalah menerima judicial review, maka hal itu merupakan keputusan yang baik, karena itu berarti pemerintah akan kembali pada pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa Capres-Cawapres diusung oleh Parpol, dan sesuai dengan nalar politik yang selama ini didengung-dengungkan banyak pihak, termasuk yang menggugat ke MK, karena Pilpres 2019 diselenggarakan berbarengan dengan Pileg 2019, sehingga tak masuk akal jika penentuan PT mengacu pada hasil Pileg 2014.
"Sebagai pendukung Prabowo, Forum Rakyat menilai Novel Baswedan merupakan figur yang cocok untuk disandingkan dengan Prabowo, karena selain piawai dalam memberantas korupsi, dia juga clear and clean, masih muda, dan kepopuleran namanya dapat membantu Prabowo memenangi Pilpres," katanya.
Seperti diketahui, hingga kini siapa sosok Cawapres Prabowo masih belum jelas, karena meski hasil ijtima GNPF-Ulama merekomendasikan politikus PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustad Abdul Somad, Prabowo masih belum menentukan siapa yang akan dipilih.
Repotnya, begitu rekomendasi GNPF keluar, Ustad Abdul Somad sudah menyatakan menolak untuk menjadi Cawapres karena ingin tetap di jalan dakwah.(rhm)
