Washington, Harian Umum – Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini, Kamis (19/2/2026), di Washington akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian.
Forum internasional bentukan Trump itu akan mengumumkan strategi serta pendanaan untuk rekonstruksi Gaza.
Pertemuan ini dipandang krusial karena keputusan yang diambil berpotensi berdampak diplomatik sekaligus politik domestik bagi sejumlah pemimpin dunia.
Trump, yang menjabat sebagai ketua tanpa batas waktu, memuji potensi dewan tersebut. Dalam unggahan di platform Truth Social, ia menulis, “Board of Peace akan terbukti menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah".
Namun, para pengkritik menilai dewan itu membawa “agenda imperialis”, terlebih karena cakupannya dinilai meluas dan menyaingi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Kontroversi juga muncul setelah Trump menawarkan kursi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sama-sama diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang.
Sejauh ini, hanya Netanyahu yang menerima secara resmi, meski ia disebut keberatan atas kehadiran pejabat Turkiye dan Qatar dalam struktur eksekutif Gaza.
Menurut laporan, Gedung Putih mengundang 50 negara untuk bergabung, akan tetapi hanya 35 pemimpin yang menyatakan berminat dengan 26 negara telah menjadi anggota pendiri, kebanyakan dari Asia dan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Turkiye, Yordania, Qatar, dan Kuwait, Indonesia, Vietnam, Khazakhstan, Armenia dan Pakistan.
India sejauh ini masih mempelajari undangan tersebut.
Uni Eropa yang selama ini menjadi sekutu AS, terbelah karena negara besar seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol menolak hadir, begitupula Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, karena kekhawatiran atas mandat dewan. Bahkan menolak hadir. Begitupun negara .
Negara Uni Eropa yang memenuhi undangan adalah Hongaria dan Bulgaria, sementara Komisioner Mediterania Dubravka Suica meskipun hadir, akan tetapi menempatkan diri sebagai pengamat. Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania juga mengirim perwakilan sebagai pengamat, sementara Presiden Rumania Nicusor Dan hadir secara langsung.
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo, juga menolak undangan dengan menegaskan bahwa krisis semacam ini seharusnya ditangani oleh PBB.
Tahani Mustafa dari European Council on Foreign Relations mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sekutu Barat AS “bersikeras mempertahankan tatanan berbasis aturan liberal dan multilateralisme yang memberi mereka posisi setara, sementara negara-negara Selatan jauh lebih pragmatis dalam dukungan dan bahkan keanggotaan mereka terhadap Board of Peace.
"Kenyataannya, pada akhirnya ini lebih tentang memperkuat hubungan mereka dengan AS, dan supaya tidak membuat seseorang yang temperamental seperti Trump tersinggung,' katanya.
Mustafa juga mengeritik negara-negara Timur Tengah yang dinilai tidak konsisten dalam membela Palestina.
“Negara-negara Timur Tengah juga memiliki rekam jejak yang terkenal tidak selalu menjadi pembela terbaik Palestina, terutama dalam beberapa dekade terakhir," katanya.
Fokus Pertemuan Perdana
Fokus utama pertemuan perdana hari ini adalah rencana rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang dengan Israel yang masih berlangsung. AS diperkirakan akan mengumumkan dana sebesar 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 84 triliun) dari negara-negara anggota untuk mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan kembali Gaza.
Dewan ini juga akan membahas lebih lanjut pembentukan “Pasukan Stabilisasi Internasional” yang akan mengawasi keamanan Gaza sesuai rencana 20 poin pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang.
Rencana itu mencakup gencatan senjata bertahap, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan teknokratik sementara di wilayah Palestina.
Board of Peace pertama kali diperkenalkan secara resmi di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu. Jared Kushner, menantu Trump sekaligus anggota eksekutif dewan, mempresentasikan visi rekonstruksi Gaza yang mencakup resor pantai dan gedung pencakar langit—gagasan yang dikecam kelompok advokasi Palestina sebagai “imperialis”. (man)