Jakarta, Harian Umum - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan forum Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memunculkan beragam tafsir geopolitik.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, kebijakan itu bukan sekadar partisipasi diplomatik, melainkan strategi berlapis Presiden Prabowo untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur multilateral yang sah.
Menurut dia, strategi itu akan berhasil jika Indonesia telah mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan 8.000 personel TNI yang telah disiapkan, untuk diterjunkan di Gaza, Palestina.
Mandat ini krusial karena legitimasi internasional hanya dapat diperoleh melalui mekanisme resmi PBB, bukan koalisi politik sepihak yang berpotensi berpihak pada kepentingan tertentu.
Dalam struktur PBB, terdapat negara-negara pemegang hak veto yang menentukan arah keputusan Dewan Keamanan, termasuk Rusia yang selama ini dikenal memiliki posisi relatif konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina.
Amir menilai, dengan mendapatkan mandat PBB, Indonesia secara strategis memanfaatkan konfigurasi kekuatan global untuk mencegah dominasi blok yang cenderung pro-Israel dalam forum BoP.
“Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi Prabowo tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga kalkulatif, memastikan setiap langkah internasional tetap berada dalam kerangka hukum global, sekaligus membuka ruang dukungan dari kekuatan besar yang sejalan dengan kepentingan Palestina,” kata Amir, Kamis (19/2/2026).
Keputusan Indonesia bergabung dalam BoP dipandang sebagai strategi “masuk dari dalam” guna memengaruhi arah kebijakan forum tersebut.
Amir mengatakan, bila Indonesia berada di luar, ruang intervensi diplomatik akan jauh lebih sempit. Sebaliknya, dengan menjadi bagian dari forum, Indonesia dapat:
1. Menekan agar misi perdamaian memiliki legitimasi PBB
2. Mendorong komitmen nyata terhadap kemerdekaan Palestina
3. Menggalang dukungan negara-negara Muslim di dalam BoP, karena di dalam forum tersebut ada sejumlah negara dengan penduduk mayoritas Muslim, antara lain Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
“Kehadiran negara-negara ini membuka peluang terbentuknya blok moral dan politik yang lebih kuat dalam memperjuangkan Palestina di dalam struktur BoP,” tegasnya.
Indonesia juga disebut telah menyatakan kemungkinan keluar dari BoP apabila forum tersebut tidak menunjukkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.
“Dalam perspektif intelijen geopolitik, ancaman keluar bukanlah sikap konfrontatif semata, melainkan instrumen tekanan diplomatik untuk memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia,” kata Amir.
Langkah ini mencerminkan pola diplomasi berimbang: tetap terlibat untuk memengaruhi, namun menyiapkan opsi mundur bila kepentingan strategis, khususnya dukungan terhadap Palestina, tidak terakomodasi.
Amir menilai manuver Prabowo menandai pergeseran gaya diplomasi Indonesia menuju pendekatan yang lebih aktif dan strategis.
“Tidak hanya menyuarakan dukungan normatif, tetapi juga berupaya membentuk konfigurasi kekuatan internasional yang konkret bagi perjuangan Palestina,” tegasnya.
Dalam kerangka ini, keterlibatan Indonesia di BoP bukan sekadar kebijakan luar negeri jangka pendek, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas: menjaga legitimasi hukum internasional, membangun koalisi negara Muslim, serta memanfaatkan dinamika kekuatan besar di PBB untuk mendorong solusi yang adil bagi Palestina.
“Jika strategi ini berhasil, Indonesia berpotensi memainkan peran lebih signifikan sebagai kekuatan diplomasi global dari dunia Muslim—sekaligus menegaskan kembali posisi historisnya sebagai pendukung konsisten kemerdekaan Palestina di panggung internasional,” pungkasnya. (rhm)