Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menilai Pemprov DKI main-main dengan proyek pembangunan depo mass rapid transit (MRT) jalur selatan-utara. Ini terbukti dari tidak konsistennya Pemprov DKI soal penetapan depo di jalur tersebut.

Dalam rencana awalnya Pemprov telah memutuskan untuk membangun depo MRT dari Bundaran Hi ke Kampung Bandan. Akan tetapi karena lahan tersebut berkurang dari 6H menjadi 4H karena disewakan pada pihak ke tiga, maka ada opsi di ke Ancol Timur atau bahkan Pulau reklamasi yakni Pulau K.

"Itu namanya proyek main-main. Kemarin mau pindah ke Ancol Timur, lalu katanya pindah ke Pulau K. Sekarang balik lagi. Main-main namanya," ujar Taufik, Sabtu (25/3/2017).

Taufik menyatakan keheranannya mengapa tiba-tiba lahan yang sebelumnya tak bisa digunakan di Kampung Bandan tiba-tiba diperbolehkan untuk dipakai.

"Ini enggak ada keseriusan, saya kira bisa dibilang seperti itu. Kan kalau mau pindah dikaji dulu dong," ujar Taufik.

Ia juga menambahkan proyek addedum bernilai Rp 11,7 triliun akan menjadi sia-sia kalau tidak dia protes. Padahal sebelum melakukan proyek seharus pemenang tender melakukan survey dan kajian ilmiah. 

"Proyek triliunan dipakai main-main. Ini uang rakyat dipakai," ujar Taufik.

Keputusan membangun kembali depo di Kampung Bandan didapatkan setelah Pemprov DKI melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT MRT. Keputusan tersebut membuat Pemprov DKI tak jadi mengajukan tambahan anggaran pembangunan sebesar Rp 11,7 triliun.