Jakarta, Harian Umum- Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) M Rico Sinaga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menyurati Polda Metro Jaya, dan merekomendasikan agar tidak mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 15-16 Desember 2017 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pasalnya, acara yang digelar Ismaya Group tersebut tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang dianut bangsa Indonesia, dan rawan penyalahgunaan Narkoba serta rawan menyuburkan praktik seks bebas.
"Dari deteksi yang dilakukan FKDM saat acara itu digelar tahun lalu di tempat yang sama, ditemui adanya penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Rumor yang beredar saat itu juga menyebutkan, saat petugas membersihkan tempat itu seusai acara, ditemukan banyak kondom bekas pakai di sana," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Karenanya, lanjut Rico, sebagai mata dan telinga Pemprov DKI, dimana Gubernur pun gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba serta prostitusi dengan serius, maka FKDM meminta Gubernur agar segera menyurati Polda Metro Jaya yang isinya merekomendasikan agar Polda tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan DWP pada 15-16 Desember 2017.
Ia menyarankan, jika Ismaya Grup menilai bahwa warga Jakarta membutuhkan hiburan menjelang akhir tahun, sebaiknya dibuat yang bebas narkoba dan seks bebas.
"Jika acara seperti itu dipaksakan, sangat dimungkin ada kelompok-kelompok atau kekuatan tertentu yang melalukan aksi besar-besaran, sehingga membuat situasi Jakarta di penghujung tahun menjadi tidak kondusif, sehingga masyarakat di sskitar lokasi penyelenggaraan menjadi resah dan tidak bahagia," imbuhnya.
Mantan Presidium Anies-Sandi ini mengakui kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, dua gubernur sebelum Anies Baswedan, yang merestui acara seperti itu karena izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk penyelenggaraan DWP, terbit saat gubernur Jakarta dijabat Ahok.
Rico mengakui, dunia hiburan berpengaruh signifikan terhadap besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat Pemprov DKI, namun harus dikemas sedemikian rupa agar semua kalangan, baik lokal maupun internasional, senang dan tidak justru mendatangkan mudharat.
"Buat saja acara seperti pesta kembang api yang luar biasa hebat dan berkelas internasional, atau membagi-bagi makanan aecara gratis," imbuhnya.
Ia mengingatkan, menyelenggarakan DWP juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial, karena dengan harga tiket yang mahal hanya dapat dihadiri oleh orang-orang kalangan atas, sementara di sekitar JiEXPO terdapat pemukiman kelas menengah bawah.
"Kalau orang-orang kelas atas ingin berhura-hura, sebaiknya pergi ke night club, bar atau diskotik karena di sana tempatnya lebih privat," pungkasnya.
Seperti diketahui, penyelenggaraan DWP tahun ini merupakan yang ketiga sejak 2015 silam. Tahun ini harga tiket masuj dipatok Rp620 ribu/lembar, sementara untuk kelas VIP Gold dipatok Rp1,2 juta/lembar.
Saat pertama kali acara ini digelar pada 2015, Persatuan Pengurus Masjid se-Kecamatan Kemayoran pernah meminta polisi untuk tidak memberikan izin untuk acara ini, namun gagal.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Pemuda Islam (GPI) pun kandas karena dihalau polisi. (rhm)
