Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail minta pemprov masih tetap mengutamakan pembangunan fasilitas publik yang mendasar dalam pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Fasilitas publik diartikan yaitu, pembangunan sekolah, Puskesmas, dan rumah susun. Program itu tersangkut kebutuhan pokok warga Jakarta dan harus dijaga keberlanjutannya walau terjadi penyesuaian anggaran.

"Pembangunan sekolah, Puskesmas, dan rumah atur harus terus diwujudkan karena ke-3 nya adalah sisi dari pelayanan dasar masyarakat," tutur Ismail dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10).

Tambahan unit sekolah, kata Ismail, untuk mengatasi masalah zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Masalahnya banyak calon pelajar tidak berhasil masuk sekolah negeri karena tiadanya di zonasinya. "Ini bukti pentingnya tambahan unit pendidikan," pungkas Ismail.

Dia menyorot sarana kesehatan pada tingkat kelurahan. Masih tetap ada daerah disekitaran pusat perkotaan dan pusat pemerintah yang masih belum mempunyai Puskesmas.

"Pikirkan, di radius tiga kilometer dari balaikota masih tetap ada kelurahan tanpa Puskesmas. Ini masalah hak dasar kesehatan masyarakat," tegas Ismail.

Begitupun dengan pembuatan rumah susun. Perlu berkelanjutan. Karena searah dengan peraturan nasional, berkaitan pengadaan tempat tinggal layak untuk warga berpendapatan rendah (MBR).

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali pastikan Pemerintah provinsi memiliki komitmen meneruskan beberapa proyek pelayanan dasar itu.

"Komitmen kami masih tetap, jika tetap memungkinkannya, 12 Puskesmas dan 22 sekolah masih tetap kami teruskan," ujar Marullah.