Jakarta, Harian Umum - Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai, pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan terburuk sepanjang berdirinya Indonesia.
Hal itu ia katakan untuk menanggapi temuan Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong aparatur sipil negara (ASN) dan politisi.
"Jadi 36,67% yang diumumkan PPATK tentang kebocoran dana.PSN itu menunjukkan kalau secara akumulatif ada sekitar Rp500 triliun yang bocor di zaman Jokowi ini dari Rp1500 triliun. Itu sebenarnya lebih rendah dari (yang disampaikan) Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK yang mengatakan bahwa sektor konstruksi dan pembangunan rata-rata dikorupsi 50% atau menguap 50%," kata Syahganda di sela-sela acara Peringatan 50 Tahun Malari dan 24 Tahun Indemo di TIM, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Menurut dia, temuan ini menunjukkan bahwa era Jokowi merupakan era terburuk, apalagi selama ini infrastruktur merupakan proyek yang dibangga-banggakan pemerintahan Jokowi maupun pendukungnya, karena faktanya, anggaran infrastruktur itu bocor, tidak efisien dan lain-lain.
"Jadi, saya pikir ini harus diperbaiki ke depan karena ideks persepsi korupsi kita kan hancur karena ada di 35. Mungkin ketika indeks persepsi korupsi kembali diumumkan pada 31 Januari 2024, kita akan turun lagi. Kalau kemarin turun 4 poin, bisa saja turun lagi 4 poin, sehingga kita masuk dalam daftar negara yang paling buruk indeks persepsi korupsinya," kata dia.
Syahganda pun meminta aparat bertindak cepat agar jangan sampai uang korupsi itu digunakan untuk pemenangan pemilu demi alasan keberlanjutan dan lain-lain, dan jangan sampai aparat tidak bisa mengambil kembali uang-uang itu.
"Tugasnya (aparat) kan ada dua, satu menghukum, kedua mengembalikan uang (hasil korupsi) itu ke negara," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PPATK menemukan 36,67 persen anggaran PSN masuk kantong pribadi oknum ASN dan politikus.
Menurut PPATK, 36,67 persen dana yang bocor itu diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan dalam pembangunan proyek tersebut.
"Artinya, ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dalam Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Temuan PPATK itu berdasarkan 1.847 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sepanjang Januari-November 2023. Total ada 1.178 Laporan Hasil Analisis atau LHA terkait dengan data tersebut.
Menurut Antara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan sebanyak 190 PSN telah dirampungkan hingga 2023 dengan total investasi mencapai Rp1.515,4 triliun. Jika yang dikorupsi mencapai 36,67%, maka nilainya mencapai Rp 500-an triliun lebih. (rhm)
