Tangsel, Harian Umum - Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut salah satu penyebab masyarakat enggan mengikuti arahan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena ulah para oknum pejabat yang 'bandel'.

"Iya (masyarakat jadi enggan mengikuti aturan PSBB) kan yang bandel duluan pejabatnya lupa sama rakyat. Korupsi duit rakyat. masyarakat menjadi bandel dan tidak disiplin karena ketahanan pangan tidak disiapkan tidak merata," ujar Ketua Bamus Kota Tangsel Julham Firdaus, Rabu (29/4/2020).

Menurutnya, masyarakat Kota Tangsel merupakan masyarakat yang patuh dan paham soal aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah (Pemkot Tangsel), asalkan, imbuhnya, dicukupkan soal ketersediaan bahan pokok dan pangan bagi mereka.

"Warga Tangsel itu pintar, paham, dan tertib kalau pemerintahnya juga paham kebutuhan masyarakat Tangsel dan tertib dalam menjalankan dan memberikan bantuan. Yang kagak paham itu pemerintah kota (Pemkot Tangsel). Duit rakyat dia kagak mampu menggelontorkan dengan baik, ini malah nyalahin masyarakat," kesalnya.

Seperti diketahui, Pemkot Tangsel mendapatkan dukungan bantuan sosial dari berbagai pihak. Namun, ironis 87 KK di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong justru belum juga mendapatkan bantuan tersebut.

"Belum ada bantuan dari Pemkot (Tangsel) dalam bentuk apapun. Dari Provinsi (Banten) juga nggak, dari Kemensos baru minta data doang. Kalau di wilayah RW saya yang terdampak sesuai data dari RT sekira 87 (KK)," kata salah seorang Ketua RW Taufik saat dikonfirmasi.

Taufik menambahkan, bantuan kepada mereka yang terdampak, didapatkan dari swadaya masyarakat.

"(Tidak ada bantuan) Sampai hari ini. Makanya kami bangun solidaritas mandiri dari kepedulian warga. Saya sudah sampaikan ke Lurah Ciater (Pak Endang) waktu banjir untuk minimal diturunkan sembako ala kadarnya untuk yang terdampak banjir. Tapi belum ada tindakan," tuturnya.