Jakarta, Harian Umum- Pemkot Jakarta Timur, Selasa (4/9/3018), menggelar Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018 di kantornya,Jalan Dr Sumarno, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Kegiatan yang dibuka Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar, ini dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faizal Syafrudin, dan Plt Kasuban Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur Eros Rostiaty.
Dalam sambutannya, Anwar mengatakan, pembangunan fisik di Ibukota mayoritas ditopang oleh PBB-P2. Karenanya melalui pekan panutan PBB ini pihaknya mengajak pada para wajib pajak (WP) untuk segera melunasi kewajibannya membayar pajak sebelum jatuh tempo.
Pekan panutan PBB-P2 ini adalah wujud kepedulian para WP PBB-P2 untuk dapat membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo pada 14 September mendatang.
"Target perolehan PBB kita tahun 2018 ini sebesar Rp1,064 triliun, namun sampai saat ini baru tercapai sekitar Rp420,9 miliar atau baru sekitar 42%. Jadi, masih jauh dari target," katanya.
Karena hal ini, Anwar memohon kepada para WP untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo agar tidak terkena sanksi denda sebesar 2% per bulan. Nantinya penagihan pajak ini akan melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan pendampingan.
Plt Kasuban Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur Eros Rostiaty menambahkan, tujuan digelarnya kegiatan pekan panutan PBB-P2 ini adalah, untuk meningkatkan perolehan PBB-P2 di wilayahnya. Diharapkan melalui pekan panutan PBB ini para wajib pajak membayar tepat waktu. Apalagi karena untuk membantu warga Ibukota, kini pembayaran PBB bisa dilakukan di 14 bank, kantor pos dan waralaba Indomart, sehingga lebih mudah.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, ia hadir dalam acara ini bukan sebagai ketua MPR, melainkan sebagai wajib pajak. Ia memiliki empat kavling di Perumahan Cipinang Indah, Cipinang Muara, Jatinegara, sejak 1986, namum ia mengajak para WP untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat angkanya. Karena pajak dialokasikan untuk pembangunan di Ibukota.
“Sebagai warga negara yang baik, kita harus aktif membayar pajak sebelum ditagih, karena pajak adalah hak negara dan kewajiban kita membayar pajak. Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur yang telah menggelar pekan panutan PBB ini,” tandas Zulkifli Hasan.
Dalam kegiatan ini, Pemkot Jakarta Timur mengundang 300 WP PBB P2 dari 10 kecamatan di wilayahnya. (rhm)
