Jakarta, Harian Umum-Komisi B DPRD DKI Jakarta mengagendakan rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait hasil evaluasi pelaksanaan PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata saat PSBB transisi. Namun, rapat itu hanya dihadiri tiga PNS, yakni Kepala Dinas Periwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia beserta beberapa anak buahnya.
"Ini namanya nggak menghargai rapat, jadi kurang wibawa kita ini karena eksekutif yang hadir hanya tiga orang sementara dewan lebih dari 50 persen," ujar Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, di Jakarta, Rabu (17/6).
Melihat minimnya perwakilan eksekutif, sejumlah anggota komisi B pun tampak emosi. Mereka meminta kepada Ketua Komisi B agar menjadwal ulang agenda rapat tersebut, dengan harapan jumlah eksekutif yang hadir rapat bisa lebih banyak.
Bahkan, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko pun tidak memenuhi undangan rapat. Apalagi, Kepala Suku Dinas Parekraf di lima wilayah kota administrasi juga tidak hadir.
“Saya tidak mungkin menanggapi apa yang bapak sampaikan, kami anggota dewan segini banyak tapi bapak yang datang cuma satu, dua sampai tiga orang. Ini rapat kerja atau sekadar main-main,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sutikno.
“Sekarang asisten (Sri Haryati) di sini nggak ada, Bappeda juga nggak ada. Bapak (Cucu) juga tidak membawa (kepala) sudin-sudin di tingkat kota madya. Saya nggak puas apa yang bapak sampaikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Sutikno lalu menyampaikan usulnya kepada Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz agar rapat dibatalkan saja. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, rapat tidak akan berjalan efektif bila jumlah eksekutif yang datang sedikit.
“Mohon izin ketua, rapat ini baiknya dibatalkan saja suruh pulang dan kembali saja nanti kita jadwal ulang,” ujar Sutikno.
Dalam nada yang tinggi, Sutikno menyebut DKI tidak menghormati anggota dewan yang berusaha memanggil eksekutif untuk membahas evaluasi PSBB dan rencana pembukaan pariwisata saat PSBB transisi. “Ini pemerintah ada eksekutif dan legislatif pak. Kita nggak akan jalan (kalau tidak koordinasi). Kita ini kerja untuk rakyat,” imbuhnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz memutuskan untuk menunda rapat dengan jadwal menyusul. Aziz juga meminta agar Dinas Parekraf DKI melengkapi data-data yang akan dipaparkan kembali.
“Saya berharap dengan dijadwal kembali dan data yang dipaparkan lebih lengkap lagi,” kata Aziz. (hnk)
