JAKARTA, HARIAN UMUM - Tarian setengah telanjang di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu dalam pertunjukan Ocean Folk Festival (OFF) yang digelar Sabtu malam (21/9), membuat politisi Kebon Sirih angkat bicara.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nenang Hasanah meminta pihak-pihak yang menggelar acara bertanggung jawab.
"Saya dengar itu acara Suku Dinas (Sudin) Pariwisata Kepulauan Seribu. Kalau benar, maka Kasudin nya harus bertanggung jawab," tegas Neneng di Gedung DPRD DKI, Senin (23/9/2019).
Sebab Neneng beralasan adanya acara yang menyuguhkan tarian seronok tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan pandangan negatif masyarakat pada Pulau Seribu. Hal itu bisa berdampak luas ke seluruh masyarakat.
Neneng meminta agar norma-normas masyarakat Pulau Seribu harus tetap dijaga. Budaya masyarakat setempat jangan sampai terkontaminasi dengan budaya barat.
“Masyarakat Pulau Seribu itu sangat religius. Jangan dirusak dengan budaya internasional yang mengesampingkan norma kesopanan berbusana. Apalagi yang mempertontonkan aurat wanita. Kalau anak-anak kecil ikut menonton, bagaimana dampaknya. Itu yang harus dipikirkan,” tegas Neneng.
Selain itu Neneng menambahkan, nuansa religius masyarakat pulau juga harus tetap dijaga. Sebab Pulau Seribu sebagai destinasi wisata nasional dan internasional.
”Kedepan kalau ada acara apapun seluruh stake holder di pulau harus dilibatkan, supaya kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Karena info yang saya dapatkan, pelaksanaan festival musik yang berujung kontroversi tidak melakukan koordinasi dengan lurah atau pun Bupati Pulau Seribu. Ini yang harus dikoreksi,” tandasnya.
Sekedar diketahui, beredarnya informasi adanya tarian setengah telanjang di Pulau Tidung diacara OFF, setelah Forum Masyarakat Kepulauan Seribu mengecam pertunjukan itu.
“Masyarakat Pulau Tidung mengecam Oceanic Folk Festival di Pulau Tidung, karena pada Sabtu (21/9) sekitar pukul 20.00 WIB ada pertunjukan tari samba dari Brazil. Penarinya memakai pakaian seronok, semi telanjang yang mencoreng nilai-nilai etika, budaya dan kearifan lokal,” kata Ketua Forum Masyarakat Kepulauan Seribu, Rahmat Kardi, kepada wartawan Minggu (22/9).
Menurut Rahmat, pihaknya mendukung seluruh kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kepulauan Seribu.
Namun erhelatan OFF itu digelar oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta melalui Suku Dinas Kepulauan Seribu tidak sejalan dengan nilai-nilai etika, norma dan budaya kesopanan yang berlaku di masyarakat Kepulauan Seribu.
“Masyarakat Kepulauan Seribu masih memegang teguh nilai-nilai agama dan adat kesopanan yang berlaku selama ini. Kami menyarankan Gubernur DKI Jakarta mendisiplinkan dan mengevaluasi pejabat dan SKPD terkait,”kata Rahmat. (Zat)
