Jakarta, Harian Umum- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mendesak DPRD DKI Jakarta segera membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022, dan mengesahkannya.
"Karena menurut UU No 23 Tahun 2014, RPJMD harus sudah di-Perda-kan pada April, dan sekarang sudah Maret," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Selasa (6/3/2017).
Ia mengingatkan bahwa RPJMD merupakan urat nadi pembangunan Jakarta hingga lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, karena merupakan penjabaran visi misi dan program kerja keduanya yang juga pernah disampaikan kepada masyarakat Jakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kalau RPJMD telah disahkan, masyarakat akan tahu apakah rencana kerja dan program-program Anies-Sandi dalam lima tahun pemerintahannya, terutama program-program unggulannya, sesuai dengan apa yang dijanjikan saat kampanye ataukah tidak. Jika ada yang dianggap tidak sesuai, mereka dapat mengkritisi atau bahkan memprotesnya," imbuh dia.
Aktivis yang akrab disapa SGY ini berharap tak ada upaya di antara fraksi-fraksi "oposisi" di DPRD untuk sengaja memperlambat pembahasan RPJMD, dan juga tidak membuat pembahasan menjadi bertele-tele, karena RPJMD juga menyangkut kepentingan rakyat yang memilih anggota Dewan untuk duduk di lembaga legislatif sebagai wakil mereka.
"Fraksi-fraksi "oposisi" handaknya berjiwa besar dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," pungkasnya.
Seperti diketahui, di putaran II Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan Anies-Sandi sehingga mereka menjadi gubernur dan Wagub DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies-Sandi diusung Gerindra, PKS dan PAN. Sedang Ahok-Djarot yang mereka kalahkan diusung PDIP, PPP, PKB, Hanura, NasDem dan Golkar.
Hingga kini ada kesan kalau fraksi-fraksi yang partainya mengusung Ahok belum dapat move on atas kekalahan Ahok yang oleh sejumlah lembaga survei disebut-sebut akan memenangkan Pilkada DKI 2017.
Kesan tersebut muncul karena selama ini "fraksi-fraksi oposisi" itu terkesan mempersulit Anies-Sandi. Dimulai dari kebijakan Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi, yang menolak menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian visi misi Anies-Sandi setelah keduanya dilantik pada 16 Oktober 2017, hingga yang terakhir, yakni keinginan Fraksi PDIP dan NasDem untuk menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Anies menutup Jalan Jatibaru Raya dalam rangka penataan kawasan Tanah Abang, dan rencana Anies untuk kembali mengoperasikan becak.
Meski demikian, hingga kini rencana penggunaan hak interpelasi itu masih sebatas wacana dan belum direalisasikan.
Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah yang ditemui harianumum.com, membantah kalau belum dibahasnya RPJMD 2018-2022 karena DPRD sengaja memperlambat pembahasannya.
"Kita sudah siap, karena fraksi-fraksi sudah menyiapkan PU (pandangan umum)," katanya.
Ia mengakui kalau semula sidang paripurna penyampaian RPJMD oleh Gubernur dijadwalkan Rabu (7/3/2018), namun batal.
"Informasinya karena eksekutif belum siap, bukan kita (DPRD) yang belum siap," katanya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mengaku, DPRD pun ingin RPJMD segera disahkan agar dengan dipimpin Anies, Pemprov DKI mulai dapat menyerap APBD secara optimal, karena dalam lima tahun terakhir penyerapan rata-rata hanya 60%.
"Kita berharap penyerapan APBD di era Gubernur Anies Baswedan bisa rata-rata di atas 80%, tapi untuk penyerapan APBD 2018, hingga Maret ini masih di bawah 10%," pungkasnya. (rhm)