Tangsel, Harian Umum - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku perlu melakukan berbagai kajian dan komunikasi dengan beberapa pihak, soal regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digulirkan Pemerintah Pusat.
Seperti yang dikatakan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie bahwa, saat ini Pemkot Tangsel harus melakukan kajian-kajian sebelum penerapan kebijakan tersebut.
"Terkait dengan PSBB, saat ini pemerintah kota masih melakukan kajian. penerapan PSBB harus dikaji secara teliti dan mendalam karena menyangkut banyak hal seperti aspek mata pencaharian masyarakat dan ketersediaan kebutuhan pokok," kata Benyamin, Rabu (8/4/2020).
Selain itu, dikatakan Benyamin, Pemerintah Kota Tangsel juga harus melakukan koordinasi pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Tangsel.
"Disamping itu, terkait PSBB ini pemerintah kota juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang berbatasan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi PSI DPRD Tangsel terus mendorong Pemkot agar dapat memenuhi kebutuhan pokok, jika regulasi PSBB betul-betul akan diterapkan di Tangsel.
"Dana 47 miliar yang sudah dialokasikan pemkot sejauh ini terkait Covid-19 ini dirasa belum berdampak bagi warga, terlebih masalah pemenuhan kebutuhan pokok," kata Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Ferdiansyah.
"Karena semua dibatasi. Terlebih akan segera diberlakukannya PSBB oleh pemerintah pusat dan juga daerah maka warga berharap adanya bantuan dari pemkot terkait pemenuhan kebutuhan pokok," tambahnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, sebelumnya membuat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19).
Dalam peraturan tersebut dijelaskan, bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
