Jakarta, Harian Umum - Jaringan Tambang Nasional (Jatamnas) mengungkap data yang menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh bukan semata karena faktor cuaca ekstrem, melainkan juga karena kebijakan yang merusak lingkungan di ketiga provinsi itu.
"Banjir bandang di Tapanuli Raya bukan datang sendirian; ia turun ke kampung-kampung setelah lebih dulu “dibuka jalan” oleh tumpukan izin di hulu," kata Jatamnas melalui akun X-nya dikutip Kamis (4/12/2025).
Dari peta yang diposting terlihat kalau satu lanskap yang meliputi Batang Toru–Sibual‑Buali dijejali berbagai proyek, seperti tambang emas PT Agincourt Resources yang membentang besar, PLTA Batang Toru yang memotong aliran sungai, PLTU di pesisir, hutan industri, hingga wilayah kerja panas bumi yang menyelimuti pegunungan.
"Semua berdiri di atas tubuh daerah aliran sungai yang sama, yang tugas utamanya seharusnya menahan dan memecah energi air sebelum sampai ke hilir," kata Jatamnas.
Akibatnya, ketika hujan ekstrem datang, air tidak lagi bertemu hutan rapat, tetapi lereng yang disayat jalan tambang, punggung bukit yang dibuka, dan terowongan‑terowongan air untuk energi.
'Hasilnya yang kita lihat di berita: banjir bandang membawa gelondongan kayu, lumpur, dan batu, menghantam rumah, jembatan, dan mata pencaharian warga di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya," kata Jatamnas lagi.
Dari data yang tercantum pada peta yang diposting @jatamnas diketahui, di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sibual-buali yang seluas 447.000 hektar ada PT Angincourt Resources (Emas DMP) dengan konsesi lahan seluas 130.252 hektar, di mana sebagian besar luas konsesi itu ada DALAM WKP Sibual-buali.
Selain itu ada pula PT Teluk Nauli dengan konsesi lahan seluas 83.143 hektar, PT Multi Sibolga Timber dengan konsesi lahan seluas 28.670 hektar, dan PT Panel Lika Sejahtera di mana sebagian kecil luas konsesi lahannya yang mencapai 12.460 hektar berada dalam WKP Sibual-buali, dan sisanya di luar WKP tersebut.
Dalam WKP juga ada PLTP Sarulia Unit 1, 2 dan 3.
Namun, dari peta itu juga terlihat adanya tumpang tindih konsesi, karena hampir seluruh konsesi PT Panel Lika Sejahtera berada dalam lahan konsesi PT Angincourt Resources, sementara konsesi PT Teluk Nauli ada yang masuk ke lahan konsesi PT Angincourt Resources dan PLTP Unit 3.
Untuk banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Jatamnas mengungkap kalau provinsi ini berada dalam kepungan konsesi ekstraktif dan proyek energi skala besar.
'Di kabupaten-kabupaten yang paling terdampak banjir—Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Solok, dan Pesisir Selatan—terlihat jelas sebaran izin tambang, proyek PLTA, PLTU, dan wilayah kerja tambang panas bumi yang menggerus ruang hidup dan daerah tangkapan air,' katanya.
Dari data pada peta yang diposting diketahui sebagai berikut:
- Di Kabupaten Agam terdapat 6 izin Minerba, dengan lahan konsesi 169,63 hektar
- Di Kabupaten Padang Pariaman ada 43 izin Minerba dengan total konsesi 768,74 hektar
- Di Padang ada 17 izin Minerba dengan total konsesi 3.060,75 hektar
- Di Tanah Datar ada 6 izin Minerba dengan total konsesi 144,84 hektar
- Di Solok ada 26 izin Minerba dengan total konsesi 400,20 hektar
- Di Kabupaten Pesisir Selatan ada 20 izin Minerba dengan total konsesi 2.328,87 hektar
- WKP Sungai Penuh memiliki konsesi 156.000 hektar, dengan berstatus eksisting
- WKP Liki Pinangawan Muaralaboh punya konsesi 22.110 hektar
- WKP Gunung Talang Bukit Kali dengan konsesi seluas 27.000 hektar.
"Melalui peta, kita mestinya paham bahwa bencana bukan semata soal curah hujan ekstrem—sebagaimana narasi pemerintah—tetapi juga akibat akumulasi kebijakan yang membuka hutan, bukit, dan sungai untuk industri ekstraktif, dan ini belum termasuk ekspansi kebun sawit, pelepasan kawasan hutan, dan alih fungsi ruang lain yang ikut memperparah risiko banjir," ujar @jatamnas.
Perusahaan Presiden Prabowo Subianto
Untuk banjir bandang Aceh, Jatamnas mengungkap data mengejutkan.
"Peta ini (lihat gambar utama, red) memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara," kata Jatamnas.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
'Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi," kata Jatamnas lagi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, kabupaten/kita yang terdampak banjir dan longsor di provinsinya sebanyak 18. Jatamnas menyebut, ada 12 wilayah yang terdampak banjir paling parah, yakni Pidie Jaya, Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bener Mariah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Singkil.
Berikut data yang dipublish Jatamnas di peta:
Hutan Industri/IUPHHK-HTI
1. PT Aceh Nusa Indrapuri dengan konsesi 106.197 hektar
2. PT Tusam Hutani Lestari dengan konsesi 97.000 hektar
Hutan Industri/IUPHHK-HPH
1. PT Aceh Inti Timber dengan konsesi 80,804 hektar
2. PT Lamuri Timber dengan konsesi 44.400 hektar
3. PT Aceh Nusa Indrapuri dengan konsesi 106,197 hektar
4. PT Rimba Timber Sentosa dengan konsesi 6.250 hektar
5. PT Rimba Penyangga Utama dengan konsesi 6.150 hektar
6. PT Rimbai Wawasan Permai dengan konsesi 6.120 hektar.
Jatamnas juga mencatat ada 30 izin Minerba di Aceh dengan total konsesi 132.105,12 hektar
Data BNPB hingga Kamis (4/12/2025) pukul 06.25 WIB, korban tewas akibat banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mencapai 780 orang di mana 564 orang masih dinyatakan hilang dan 2.600 orang terluka.
Banjir bandang disertai longsor ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terus menerus. Banjir ini dicurigai akibat penggundulan hutan, karena saat banjir bandang terjadi, kayu-kayu gelondongan ikut menghantam permukiman warga, dan setelah banjir surut, kayu-kayu itu bergelimpangan dan menumpuk di mana-mana, termasuk di Desa Geroga, Sumatera Utara, yang hilang karena tertimbun material longsor dan kayu-kayu gelondongan. (rhm)
