Jakarta, Harian Umum - Pengamat politik dan sosial : Adian Radiatus menilai, penyebutan Raja Jawa untuk Presiden Jokowi oleh Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar yang juga Menteri ESDM, menunjukkan kalau Presiden RI ke-7 memang meninggalkan jejak di era pemerintahannya.
"Sangat mengejutkan dan terkesan sangat primordialisme dengan penekanan yang sadistis bahwa jangan main-main dengan Raja Jawa. Meskipun (Bahlil) tak menyebut nama, tapi penelusuran secara politis seratus persen merujuk pada Presiden Jokowi. Miris, mengerikan, sekaligus memprihatinkan," kata Adian seperti dikutip dari siaran tertulisnya, Minggu (25/8/2024).
Jadi, lanjut dia, semakin dekat jelang purna tugasnya sebagai presiden, Jokowi atau Joko Widodo tampak semakin meninggalkan jejak suram, selain bagi rakyat, terkhusus bagi dirinya sendiri.
Aktivis Buddhis ini mengaitkan pernyataannya itu dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Partai Golkar, dan digantikan Bahlil yang nota bene merupakan orang Jokowi.
"Bahlil merebut posisi Ketum Golkar secara kasar dan berani memberi gelar atau sebutan (Raja Jawa kepada Jokowi) karena didukung (Jokowi) di belakang layar. Keduanya seakan duet dalang dan wayang, sutradara dan pemain utama," katanya.
Adian yakin Jokowi akan semakin sulit membersihkan dirinya dari citra sebagai presiden pembuat gaduh dan perusak estetika politik serta perusak demokrasi di Indonesia.
"Jokowi bahkan mungkin akan hanya dikenang sebagai presiden penghambur uang negara dalam banyak kebijakan, serta cara membangun negara ini yang tidak terkontrol sebagaimana mestinya. Jauh dari sebutan Bapak Pembangunan," imbuhnya.
Meski demikian, Adian mengatakan bahwa untuk memperjelas siapa Raja Jawa yang dimaksudkannya, Bahlil harus ditanyai tentang siapa sebenarnya sosok raja yang super berkuasa itu, karena kepada media yang mengklarifikasinya, Bahlil mengatakan bahwa pernyataannya itu hanya seloroh belaka. Sebab, ekses pernyataan itu memunculkan tudingan langsung kepada Jokowi.
Bila Jokowi adalah Raja Jawa, lantas siapa saja 'abdi dalemnya perlu juga diketahui karena menjadi penting untuk menilik adanya jaringan yang membuat kekuasaan Jokowi demikian vulgarnya, sehingga mampu mengintervensi sebuah partai besar secara seronok dan menempatkan Bahlilisme sebagai Ketumnya.
"Sebutan Bahlilisme ini disematkan, mengingat sepak terjang secara 'GM' menjadi 'Dirut' dilakukan dengan seni membuat politik kotor menjadi yang terkesan halal. Semoga cara Bahlilisme ini tidak berlanjut menjadi politik bathilisme yang semakin merebak dalam pola sepak terjang elite politik Indonesia oleh oknum-oknum jenis Bahlilisme ini," sambung Adian.
Ia menilai, sudah saatnya pergerakan reformasi jilid dua dilakukan oleh semua elite politik dengan melibatkan seluruh elemen rakyat secara tertib dan konsisten oleh pemerintahan baru yang akan datang untuk mengatasi politik Raja Jawa yang merusak persatuan NKRI.
"Lawan !!" pungkas Adian. (rhm)