Jakarta, Harian Umum - Sejumlah pakar menilai Joko Widodo alias Jokowi merasa dirinya lebih besar dari partai politik (Parpol), sekaligus mengindikasikan kalau pria asal Solo itu masih punya hasrat yang kuat untuk berpolitik pasca lengser dari kursi kepresidenan pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu.
Pendapat itu muncul setelah Jokowi mengeluarkan statemen yang agak aneh terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dia, juga anak-anak dan menantunya, yakni Gibran, Kaesang dan Bobby Nasution bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.
Sebab, kata Hasto, Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme PDIP sejak mencalonkan Gibran lewat 'jalur' Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.
Selain itu, pada Pilpres 2024 Jokowi dan keluarga juga berseberangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ya berarti partainya perorangan," kata Jokowi kepada media setelah makan siang di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12/2025).
Jokowi tidak menerangkan lebih jauh apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu. Dia juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP, tapi kemudian tersenyum dan mengulangi pernyataannya.
"Ya, partainya partai perorangan. Ya udah itu," kata Jokowi.
Ketika ditanya tentang adanya tawaran untuk bergabung ke Golkar, Jokowi lagi-lagi mengulangi pernyataan yang sama sambil tersenyum.
"Partainya partai perorangan," kata dia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, pernyataan Jokowi bisa dimaknai bias.
"Pertama, Jokowi bermaksud mengatakan bahwa PDIP bukanlah partai keluarga atau partai perorangan sebagai respons dia terhadap Hasto. Kedua, pernyataan itu bisa juga merujuk pada dirinya sendiri yang dengan demikian mengesankan Jokowi merasa lebih besar dari partai politik,' katanya seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (7/12/2024).
Meski demikian, kata Dedi mengatakan bahwa dugaan pertama itu sangat tidak mungkin karena sebagai organisasi, PDIP tidak terbukti partai perseorangan, meskipun kekuasaan didominasi oleh Megawati. Partai lain secara umum sama.
"Statement Jokowi bisa saja merujuk pada dirinya sendiri, bahwa ia tetap menunjukkan hasrat berpolitik, tetapi tanpa partai, dan ada nuansa jika Jokowi merasa lebih besar dari Parpol," tegasnya.
Hal senada dikatakan Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Ia menilai, ada hasrat kuat untuk tetap berpolitik di balik pernyataan Jokowi mengenai 'partai perseorangan'.
"Persis, persis, persis (ada hasrat politik). Ya, kalau tidak ada hasrat politik tidak mungkin kemudian mengarahkan Gibran sebagai Wakil Presiden, Kaesang sebagai Ketum PSI, Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan dirinya mengendorse hampir 80-an kepala daerah saat Pilkada kemarin," katanya.
Namun, menurut Agung, penyataan politisi tidak bisa dimaknai tunggal, dengan kata lain pasti bersayap, sehingga ia mengatakan, Jokowi bisa saja bergabung atau membersamai Parpol yang sudah ada yang sesuai dengan visi-misinya.
"Beliau dalam tanda petik ingin mengembangkan partai atas nama pikiran dan ideologi ataupun nilai yang dimiliki oleh dirinya. Jadi, partai perseorangan ini memang partai-partai yang sejalan dengan visi beliau," katanya.
Meski demikian, Agung juga mengatakan bahwa secara makna, sebenarnya partai perseorangan yang dimaksud Jokowi adalah merujuk pada dirinya sendiri.
"Bahwa dia independen, tidak berpartai, bahwa dia apa adanya. Ketika melakukan sikap politik itu atas nama dirinya pribadi, bukan atas nama yang lain," kata dia. (man)
