Jakarta, Harian Umum - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forsak (Forum Studi Anti Korupsi) mendatangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis siang (4/4/2019).

Di depan gedung, para pendemo berorasi dan menyuarakan tanggapannya agar Bareskrim Mabes Polri mendengarkan dan menindaklanjuti pemulihan tersebut.

Tuntutan para pendemo, agar Bareskrim mendapat izin dari pihak lain yang terlibat di pelaporan PLTU Riau 1. Salah satunya Dirut Pertamina NW.

"Bareskrim harus diusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Jika sudah terbukti, Bareskrim harus segera disetujui pejabat tinggi Pertamina itu sebagai tersangka," kata Kordinator Lapangan Ardi Syahputra.

Ardi melanjutkan pemulihan terserbut agar Pertamina menjadi perusahaan maju dan bersih. "Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap yang menentang korupsi atau hal yang sifatnya menentang hukum," tegasnya.

Selain itu Ardi menuturkan Forsak juga meminta Bareskrim membatalkan pembayaran pengurusan tender-tender di SKK Migas yang disetujui oleh pejabat-pejabat SKK Migas sesuai SS Mantan mentrri ESDM, Mantan Kepala SKK Migas, AS juga Direktur Jendral Migas Kementrian ESDM, DS.

Kasus dugaan korupsi tersebut berawal Ardi mengungkapkan saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp 541 juta yang dikerjakan oleh PT Petrosea Tbk. Namun, sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah dikeluarkannya persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017.

"Pada tender tersebut, menentang kuat PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melakukan pembangunan fasilitas Shorebase yang kurang tepat," imbuhnya.

Ardi menerangkan, menilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp734 miliar dibandingkan dengan Shorebase Layanan Suplai yang disediakan di Jawa Timur yang tengah digarap mendapat Rp 541 miliar.

"Diduga dalam proyek Layanan Pasokan Shorebase di Sorong, Papua, menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, mencapai Rp193 miliar," ucap Ardi.

Ardi menambahkan Forsak akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK, besok, Jumat (5/4/2019). "Setelah mendatangi Bareskrim, besok kami akan menggelar aksi serupa di gedung KPK," tandasnya. (Zat)