Jakarta, Harian Umum - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta agar dilakukan audit digital forensic terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU guna menjawab kekacauan input data hasil Pilpres 2024.

Ia bahkan meminta sistem yang kabarnya dibuat oleh Universitas Gajah Mada (UGM) itu dilakukan oleh lembaga independen.

"Kekacauan Sirekap Digital KPU perlu dijawab dgn dilakukannya Audit Digital Forensic atas Sirekap dan Sistem Data Server KPU. Yg mengaudit hrs lembaga independen, bkn lembaga yg berwenang. Sdh deras usul dari masyarakat agar KPU memenuhi usul dilakukannya audit digital tsb," kata Mahfud melalui akun X-nya, @mohmahfudmd, Selasa (20/2/2024).

Seperti diketahui, terjadi penggelembungan suara di Sirekap untuk Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Hasil penelitian Pakar Hukum Tatanegara Feri Amsari dkk menunjukkan kalau mark up suara itu 80% untuk 02, sementara mark up untuk Paslon 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon 02 masing-masing 10%.

Mark up dilakukan dengan cara menggelembungkan suara yang terdapat pada formulir C1 yang diunggah ke Sirekap tersebut.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan bahwa penggelembungan suara untuk 02 itu diduga disengaja karena di Sirekap terdapat algoritma yang memang didesain untuk memenangkan 02.

Diduga, mark up dilakukan agar suara di Sirekap dapat disamakan dengan hasil quick count yang memenangkan 02 pada kisaran angka 57-59%.

Anggota KPU RI Idham Holik saat konferensi pers Senin (19/2/2024) malam menjelaskan, kesalahan input data di Sirekap disebabkan oleh sistem yang salah membaca angka numerik dari dokumen formulir Model C Hasil Pemilu 2024.

"Jadi, begini; misalnya, angka 3 itu terbaca 8. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7," kata dia

Oleh karena itu, lanjutnya, KPU melalui operator Sirekap di tingkat kabupaten dan kota harus melakukan akurasi manual terhadap angka yang salah input tersebut.

Selama proses akurasi, kata Idham, data yang ditampilkan di Sirekap pun bukan merupakan data terbaru.

"Ya Sirekap-nya karena dia sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar. Maka, untuk sementara, tampilan publiknya masih menggunakan tampilan yang terakhir," jelasnya.

Idham mengakui, permasalahan Sirekap terus jadi sorotan akibat masifnya kesalahan input data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kesalahan itu mengakibatkan penggelembungan suara pasangan calon tertentu, karena data numerik Sirekap menampilkan jumlah jauh lebih besar daripada yang tercatat di formulir C1 Plano di tempat pemungutan suara (TPS). (man)