Tangsel, Harian Umum - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan, siswa tak mampu yang menjadi peserta Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) harus dibiayai hingga wisuda.

Hal itu dikatakan Anies untuk menanggapi kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memutus secara sepihak KJMU ribuan mahasiswa.

"Ketika kita membantu anak-anak untuk belajar dengan beasiswa, maka proses pemberian beasiswa itu harus sampai tuntas kuliahnya," kata Anies kepada wartawan di kawasan Tangerang Selatan, Jumat (8/3/2024).

Menurut Anies, pemutusan KJMU akan membuat mahasiswa yang semula menjadi penerimanya menderita, karena studinya akan terbengkalai.

"Yang sudah masuk ke dalam penerima, harus mereka dibiayai sampai tuntas. Kalau tidak, mereka akan terbengkalai karena mereka adalah orang-orang membutuhkan bantuan," jelas dia.

Anies menegaskan, salah jika Pemprov DKI hendak memberhentikan pemberian beasiswa KJMU.

Ia malah mengatakan, justru seharusnya Pemprov memberhentikan penerimaan pengajuan KJMU.

"Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak meneruskan, maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru," jelas dia.

Seperti diketahui, sebelumnya mahasiswa curhat di media sosial kalau KJMU-nya diputus sepihak oleh Pemprov DKI. Seorang mahasiswa bernama Topan mengaku telah mengadu kepada anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdia, dan Ima mengatakan kalau ini kerjaan Heru dan Sekda, karena anggaran KJMU dipotomg.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Heru memgatakan bahwa penghentian itu dilakukan karena Pemprov DKI kini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, Heru memgatakan bahwa KJMU tidak dihentikan, xan mahasiswa penerima KJMU bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tetapi, Pemprov DKI tetap akan mengecek satu-satu data mahasiswa yang jadi penerima KJMU.

"Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu. Tentunya pemadanan data tetap berjalan, itu person to person," kata Heru usai audiensi dengan mahasiswa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2023). (rhm)