SAAT INI Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang kena jebakan China dalam proyek infrastrukturnya, sebagaimana di sejumlah negara Afrika dan Asia Selatan sebelumnya.
---------------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Di sebuah kanal YouTube yang dirilis oleh kawan saya, Wildayman Firdaus, anak ITB -81, soroti Proyek KCJB.
Menurut Wil, panggilan akrab saya kepadanya, terdapat 7 Fakta Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Dari uraiannya itu ada terungkap dengan jelas KCJB memang Jebakan Hutang atau DEBT TRAP RRC.
Meski dengan waktu kontrak antara Indonesia-RRC selama 80 tahun, belum dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dalam proyek itu, sekitar Rp 109 triliun.
Apalagi Pemerintah Indonesia mau menjaminkan APBN untuk proyek rugi tersebut.
Dalam hitungan Wildaiman, dia gunakan asumsi optimis. Dengan total Penumpang 34.000 per hari, maka selama 80 tahun KCJB akan memperoleh pendapatan sebesar Rp324 T.
Dengan asumsi keuntungan optimis 15%, maka keuntungan KCJB adalah 15% x Rp342 T. Ya, sekitar Rp51 T.
Dengan modal Rp109 T dan margin Rp51 T, itu belum dapat menutupi biaya proyek selama 80 tahun. Dan itu di jamin APBN. Artinya, APBN telah masuk dalam jebakan utang.
Itu pun masih rugi. Dan gimana mau gunakan APBN untuk menjamin sebuah proyek yang merugi? Otomatis KCJB akan jadi beban negara dan Rakyat Indonesia, bukan?
Kalau ternyata KCJB ini merugi, maka proyek ini wajib diaudit, diusut tuntas oleh insitusi auditor negara: BPK dan BPKP. Dan DPR segera bentuk Pansus soal KCJB.
Atau proyek merugi ini segera saja dihentikan.
Karena, kalau gunakan asumsi negatif sebagaimana sejumlah jalan tol yang dibangun mahal dan dijual murah,tentu proyek KCJB ini akan lebih parah lagi.
Proyek ambisius yang rugikan nagara, kenapa mesti dipaksakan?
Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini, wajib diusut. Kalaupun proyek ini adalah tanggung jawab Presiden sekalipun, harus segera dimintai tanggung jawab.
Apalagi sejak periode kedua Jokowi, mantan gubernur DKI itu sesumbar: "Tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden".
Jadi, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kerugian negara dalam proyek KCJB ini, dan bukan tanggung jawab menterinya.
Sejak awal Proyek KCJB diluncurkan, sudah terjadi pro - kontra. Saat itu posisi Menhub dijabat oleh Ignatius Jonan. Mantan Dirut KAI itu tidak setuju dengan KCJB. Akibat itu alumni Ubaya itu dicopot? Saat itu spekulasi publik memang menduga pencoptan Jonan terkait dengan proyek KCJB.
Apa yang di rumorkan soal debt trap atau Jebakan Hutang RRC semakin jelas nampak pada proyek KCJB ini.
Saat ini Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang kena jebakan China dalam proyek infrastrukturnya, sebagaimana di sejumlah negara Afrika dan Asia Selatan sebelumnya.
Di proyek ambisius dan ugal-ugalan ini, Jokowi harus bertanggung jawab. Jokowi dan Luhut telah menjerumuskan negara masuk dalam jebakan utang RRC.
Rakyat Indonesia tolak negara ini masuk dalam jebakan utang RRC.
Terlihat ada unsur kesengajaan pemerintahan Jokowi dan kabinetnya menjebakkan negara ke dalam jebakan utang RRC?
Itu terbukti dengan upaya mau menjadikan APBN sebagai jaminan atas proyek yang jelas - jelas merugi dan membuat negara dililit utang itu.
