Jakarta, Harian Umum - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipresideni Said Iqbal, bakal menggeruduk Istana dan DPR pada Senin (29/12/2025) dan Selasa (30/12/2025) untuk memprotes kenaikan UMP 2026 yang hanya naik 5-7%.

Demo akan tetap digelar meski Wagub Jakarta Rano Karno telah mengajak duduk bareng untuk membahasnya.

"Kami siap duduk bareng lagi mencari solusinya seperti yang disampaikan Wagub DKI, (tapi) tetap jadi (demo besok)," kata Said kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).

Ia mengklaim aksi itu akan mengerahkan ribuan buruh. Bahkan pada 30 Desember yang dia sebut sebagai puncak aksi, juga akan dikerahkan 10.000 unit motor.

"Tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember 10 ribu motor," katanya.

Seperti diketahui, UMP 2026 diperhitungkan berdasarkan rumus yang dituangkan pemerintah dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.

Rumusnya adalah UMP 2026 = inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5 - 0,9.

Dengan asumsi inflasi APBN 2026 sebesar 2,5% dan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4%, maka dengan koefisien Alfa 0,5 - 0,9, kenaikan UMP berada pada rentang minimal 5,2% dan maksimal 7,36%.

Berdasarkan rumus itu, Pemprov DKI Jakarta misalnya, menetapkan UMP 2026 hanya naik 6,17% atau Rp333,115 dari UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761 menjadi Rp 5.729.876.

Buruh menilai, kenaikan UMP itu tidak memenuhi standar hidup kayak karena mahalnya harga kebutuhan sehari-hari, mahalnya biaya pendidikan, dan lain-lain. Mereka menuntut kenaikan 15%

Menyikapi rencana demo KSPI, Wagub Jakarta Rano Karno mengatakan, UMP 2026 Jakarta diputuskan Pemprov Jakarta sudah melalui proses yang panjang.

"UMP itu kan keputusan dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu terdiri dari tripartit. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha. Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang," kata Rano, Minggu (28/12/2025).

Ia mengajak buruh duduk bareng untuk membahas masalah ini. (rhm)