Jakarta, Harian Umum - Puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban RW (rukun warga) dan RT ( rukun tetangga) Kelurahan Rorotan, Jakut mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta.
Kedatangan warga yang diterima Komisi D (bidang pembangunan) itu, disebabkan adanya pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT Modern Land Reality Jakarta Garden City (JGC) mengakibatkan pemukiman warga kebanjiran.
Ketua RW 04, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Ahmad Hisyam mengatakan warga merasa dirugikan dengan adanya pembangunan perumahan tersebut. Sebab sebelumnya pemukiman warga tidak pernah mengalami kebanjiran.
"Selama kita tinggal di Kelurahan Rorotan, 5 RW yang datang ke DPRD ini tidak pernah mengalami banjir. Jutsru setelah ada pembangunan perumahan ini. Kami harus mengalami kebanjiran," kata Ahmad usai bertemu Komisi D DPRD DKI, kemarin.
Sebelum mengadukan nasibnya ke DPRD DKI, Ahmad mengakui sebelumnya warga pernah mengadakan pertemuan dengan pihak JGC. Namun dalam beberapa kali pertemuan tersebut kata Ahmad, warga merasa pihak JGC tidak memberikan pencerahan untuk menghasilkan win-win solution.
"Mereka malah mengirimkan pihak security-nya dalam mediasi dengan warga. Padahal kita menginginkan adanya keputusan yang positif," jelasnya.
Anggota komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah menyayangkan tidak ada hasil positif dari mediasi antara warga dengan pihak JGG. Padahal pertemuan tersebut dilakukan pihak Lurah Rorotan dan Camat Cilincing, Jakut namun tidak membuahkan hasil. "Bahkan aksi demo yang dilakukan warga pun tidak digubris oleh pihak JGC," ucapnya.
Karena itu Neneng melanjutkan akan menyurati pihak JGC untuk memberikan solusi atas persoalan warga.
Selain itu, Neneng menuturkan akan memanggil Sudin SDA Jakarta Utara dan Jakarta Timur untuk merencanakan saluran air agar warga terbebas dari banjir.
"Rencana kita juga akan melakukan pemanggilan terhadap SDA Jakut dan Jaktim untuk merumuskan saluran air yang saat ini menjadi persoalan bagi warga, khususnya yang terdampak arah warga RW 04," ujar caleg Demokrat nomor dua dapil 2 Jakut.
"Usaha pemanggilan pihak terkait, sambil menunggu pengaduan warga diterima komisi A yang masih berhalangan," tandas Neneng. (Zat)
