Jakarta, Harian Umum - Presiden Prabowo Subianto secara berkelakar mengatakan tidak akan mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena ada namanya di kedua petinggi TNI dan Polri itu.
Kelakar itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri peringatan May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) di mana Kapolri menjadi salah satu pejabat yang mendampinginya.
Kelakar berawal ketika dalam pidatonya, Prabowo menyapa Kapolri.
"Yang Terhormat Kepala Kepolisian Republik Indoneslia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memang Prabowo ini namanya sak keranjang," kata ketua umum Partai Gerindra itu.
Setelah itu, Prabowo menyapa Panglima TNI.
"Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Jadi, ada Kapolri namanya Prabowo, (dan) Panglima TNI namanya Subiyanto. Presidennya Prabowo Subianto," katanya.
Prabowo pun berkelakar bahwa dengan susunan nama seperti itu, posisi Kapolri dan Panglima TNI kemungkinan tidak akan berubah.
“Wah, ini alamat enggak diganti-ganti nih Kapolri sama Panglima,” katanya, dan peserta May Day pun menyambutnya dengan riuh.
Seperti diketahui, selama ini muncul permintaan dari sejumlah kalangan agar Prabowo mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung karena mereka diangkat oleh Presiden Jokowi, dan seperti kita ketahui, di era Jokowi di mana Polri dipimpin Jenderal Listyo Sigit, Polri bahkan sampai dijuluki Parcok alias Partai Coklat.
Tuntutan makin kencang ketika muncul isu Matahari Kembar dalam pemerintahan Prabowo, menyusul tindakan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke rumah Jokowi, dan di antara mereka menyebut Jokowi adalah bosnya.
Bahkan tuntutan agar ketiga pejabat itu diganti juga muncul dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025 di mana dari delapan poin tuntutan dalam pernyataan sikap itu, satu di antaranya permintaan agar Prabowo mereshuffle menteri-menteri dan pejabat yang masih berkaitan dengan kepentingan Jokowi.
Tak dapat dipungkiri, selama di era Jokowi, kinerja TNI dan Polri memang jauh dari harapan. TNI bahkan terlihat diam saja meski ribuan, bahkan kabarnya jutaan TKA China masuk ke Indonesia dan bisa mengganggu kedaulatan negara ini.
Mereka yang menuntut agar Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung diganti, yakin bahwa pergantian itu akan membawa perbaikan bagi penanganan aspek hukum, keamanan dan kedaulatan negara. Apalagi di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin, korupsi di Pertamina yang merugikan negara hampir Rp1.000 triliun, mendadak lenyap dan tak terdengar lagi kabarnya. (rhm)