SEBAGAI kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pemerintahannya harus tunduk pada kepentingan politiknya.

------------------------------

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo, Jokowi minimal telah khianati Reformasi 1998 secara nyata, selain mengkhianati konstitusi yang dilahirkan dari semangat anti KKN.

Jokowi tidak punya andil dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi diuntungkan oleh PDIP yang mengawalnya menjadi walikota, gubernur hingga presiden 2 periode.

Di periode kedua dan di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membangun dinasti politiknya.

Mantunya, Bobby Nasution, sebagai walikota Medan; putra sulungnya, Gibran, sebagai Cawapres; putera bungsunya, Kaesang, sebagai ketua umum PSI; dan iparnya, Anwar Usman, sebagai ketua dan hakim Mahkamah Konsitusi.

Ironisnya, Megawati dan PDIP diam saja.

Tidak nampak keseriusan mereka mencegah perusakan pada demokrasi dan konstitusi, bahkan pengrusakan pada prinsip partai dan wibawa ketua umum partai mereka yang selama ini bersikap tegas menjaga aturan partai.

Maka, wajar kalau publik menganggap lupakan saja PDIP sebagai partai yang selama ini dikesankan ideologis, karena ternyata sama saja dengan yang lain.

Jokowi juga terlihat telah memaksa menteri-menteri di kabinetnya untuk mendukung penuh ambisi politik dinastinya, sehingga hampir semua menteri di kabinetnya menyerah pada kepentingan dinastinya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Surabaya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan harus tunduk pada keputusan politiknya yang bukan bagian dari urusan kementerian.

Publik juga heran dengan keputusan Partai Demokrat yang terkesan "terpaksa" harus mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal, dukungannya pada KIM yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran inbarat kerbau di cocok hidung.

Tidak ada lagi yang namanya Demokrat sebagai partai yang pernah memenangkan ketua umumnya sebagai presiden dua periode.

Hari-hari ini, Demokrat, seperti juga PDIP, nampak sebagai partai-partai yang mengalir bersama arus sungai oportunisme dan tidak lagi miliki cita-cita dan martabat perjuangan untuk Indonesia.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pemerintahannya harus tunduk pada kepentingan politiknya.

Hal ini, bukan saja langgar fatsun, etika, moral dan konsitusi, tapi juga khianati Reformasi 1998.

Reformasi menumpas KKN; korupsi, kolusi dan nepotisme.

KKN yang jadi musuh Reformasi dipraktikkan dengan tanpa rasa malu oleh Jokowi.

Menekan para menteri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan politik dinastinya adalah bentuk nyata dari pelanggaran Amanat Reformasi. Reformasi 1998 adalah Anti - KKN.

Politik Dinasti adalah Politik KKN yang ditumpas dan dilawan saat Reformasi, sehingga dapat dikatakan Politik Dinasti Jokowi adalah Politik KKN.

Di akhir kekuasaannya, seharusnya Jokowi bangun legasi pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional dan menjunjung tinggi amanat Reformasi yang telah menghantarkannya sebagai presiden 2 periode.

Sebaliknya, Jokowi malah merusak Reformasi dan merusak Indonesia dengan Politik Dinasti.

Jadi, jangan heran kalau saat ini Jokowi menjadi musuh Reformasi dan Musuh Rakyat yang anti-KKN, anti-Politik Dinasti.