Jakarta, Harian Umum - Ketua DPP Harian Partai Rakyat Oposisi, Bilung Silaen, mendesak MPR agar segera menggelar sidang istimewa untuk meng-impeachment (memakzulkan) Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sehingga aparat penegak hukum dapat menangkap dan mengadilinya.
"Pemerintahan Jokowi dipenuhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebijakan-kebjakannya juga tidak pro rakyat sebagaimana tercermin pada UU Cipta Kerja, dan tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan sehari-hari, sehingga terus menerus meroket, tetapi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, dia mengklaim dapat menjaga inflasi. Dia berbohong," kata Bilung melalui siaran tertulis, Rabu (28/8/2024).
Ia menyoroti utang yang dibuat Jokowi hingga mencapai Rp8.800 triliun, tetapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang mentok di angka 5 persenan, sementara janjinya dapat meroketkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.
"Itu karena dana dari utang yang dibuat untuk membangun infrastruktur, termasuk infrastruktur yang diberi status Proyek Strategis Nasional (PSN), diduga juga dikorupsi, sehingga utang bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi untuk membuat pengusaha dan koruptor makin kaya," imbuhnya.
Bilung juga menyoroti cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 untuk menyukseskan politik dinasti yang sedang dibangunnya, sehingga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi walikota Solo dan kini menjadi wakil presiden setelah dimenangkan secara curang pada Pilpres 2024.
Sementara menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan.
"Ini adalah bukti bahwa Jokowi sedang membangun kerajaannya sendiri untuk menguasai negara ini, tapi kita tahu dia adalah "boneka oligarki", sehingga bisa jadi dinasti yang dibangunnya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan oligarki," kata Bilung.
Ia bersyukur MK menerbitkan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengembalikan batas minimal usia Cagub dan Cawagub menjadi 30 tahun saat ditetapkan pasangan calon peserta Pilkada.
"Karena putusan ini selain menjegal majunya anak bungsu Jokowi (Kaesang Pangarep) sebagai Cagub/Cawagub di Pilkada 2024, juga mudah-mudahan ini pertanda awal runtuhnya dinasti Jokowi," imbuh Bilung.
Menurut dia, pembangunan politik dinasti oleh Jokowi merusak tatanan demokrasi yang dilahirkan para pejuang reformasi dengan cara menggulingkan Orde Baru pada tahun 1998, karenanya harus dihentikan.
"Karena itu Partai Rakyat Oposisi mendesak MPR segera selenggarakan sidang istimewa dengan agenda meng-impeachment Jokowi, karena orang ini berbahaya bagi bangsa dan negara ini," katanya.
Bilung juga mengingatkan MPR bahwa Jokowi bukan hanya figur yang tidak amanah dalam mengemban kepercayaan rakyat yang memilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019, tetapi juga terus menerus melanggar konstitusi dan aturan perundang-undangan dengan mengabaikan aspirasi rakyat dalam setiap membuat kebijakan; lebih mendahulukan kepentingan pengusaha, oligarki, dan asing/aseng; dan lebih mendahulukan diri beserta keluarganya, sehingga membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI sebagaimana tercermin dari politik dinasti yang dibangunnya, serta pembangunan proyek IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Partai Rakyat Oposisi juga menyerukan seluruh elemen rakyat, termasuk pemuda, mahasiswa, buruh, kaum ibu, pelajar, Ormas, tokoh adat, tokoh politik, purnawirawan TNI dan Polri, ulama, pendeta, serta seluruh elemen perlawanan untuk bersatu melawan pemerintahan ini. Mari kita rebut kedaulatan rakyat, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat," tegas Bilung.
Berikut tuntutan Partai Rakyat Oposisi kepada MPR, juga kepada DPR:
1. Turunkan Jokowi sekarang juga.
2. Tangkap dan adili Jokowi.
3. Bentuk pemerintahan transisi.
4. Pemilu ulang 2024.
5. Kembali kepada UUD 1945 yang asli dan cabut amandemen UUD 2002.
6. Laksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.
7. Cabut Omnibus Law UU Ketenagakerjaan.
8. Cabut UU Kesehatan.
9. Batalkan proyek IKN
10.. Batalkan Tapera .
11. Hapus sistem kerja kontrak.
(rhm)