Jakarta, Harian Umum - Aktivis Demokrasi Chris Komari mengeritik aktivis Indonesia yang menurut dia mayoritas "mengidap penyakit egocentric", sehingga susah bersatu meski memiliki cita-cita dan tujuan yang sama.
"Mayoritas egocentric, merasa paling senior, merasa paling berjasa, merasa paling mengusai masalah bangsa, merasa paling hebat, merasa satu-satunya orang yang memiliki dokumen bersejarah, merasa punya hak atas kemerdekaan, merasa paling memahami sejarah bangsa dan merasa paling benar sendiri," kata Chris melalui sebuah tulisan seperti dikutip Selasa (23/7/2024).
Ia menambahkan, karena "mengidap" egocentric tersebut, dalam membahas dan berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila, isi dan tujuan Preambule dan UUD 1945, para aktivis itu merasa paling paham tentang nilai-nilai Pancasila, merasa paling mengusai masalah bangsa dan merasa lebih tahu (sok tahu) dari para generasi ORDE LAMA yang menggali, memperdebatkan dan mencetuskan sila-sila Pancasila itu sendiri.
"Dengan jiwa egocentric, merasa paling tahu, merasa paling hebat dan merasa paling berjasa dibanding orang lain, mereka sulit menerima pendapat orang lain, sulit berkompromi, apalagi mau menerima fakta politik yang terjadi saat ini yang ada dalam kehidupan masyararakat Indonesia setelah 26 tahun lebih menjalankan DEMOKRASI," imbuhnya.
Chris juga menilai kalau kadangkala para aktivis itu juga masih hidup dalam keadaan terhipnotis (mermerizing) oleh kejayaan masa lalu. Padahal, ketika orang sudah biasa menikmati kebebasan yang dijamin oleh demokrasi, kebebasan berbicara, berekpresi, berkumpul, berasosiasi, beragama dan menulis, mana mungkin mereka mau kembali ke sistem lama era ORDE LAMA dan ORDE BARU?
"Ketika satu bangsa sudah menikmati kebebasan demokrasi, sulit untuk kembali dalam sistem pemerintahan dictatorship, authoritarianism dan despotism," tegasnya.
Ia mengeritik aktivis senior Indonesia yang berada dalam kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945, tetapi juga menolak untuk mempertahankan jabatan presiden tanpa batas yang dipilih oleh MPR.
"Mereka menginginkan ada term limits (batas masa jabatan Presiden) dan mereka juga ingin Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat PILSUNG (Pemilihan Langsung, red). Itu artinya ingin kembali sistem lama, tetapi yang demokratis," katanya.
Ia pun menilai kalau situasi ini menunjukkan sudah ada pergeseran paradigma politik bagi sebagian aktivis senior di Tanah Air.
Sistem lama di mana presiden dipilih oleh MPR tanpa ada batas masa jabatan, menurut Chris, meskipun presiden bisa diberhentikan oleh MPR kapan saja, sudah tidak menarik lagi bagi sebagian aktivis senior Indonesia, karena tidak ingin NEO ORDE BARU muncul lagi.
Mereka, sambung dia, lebih tertarik dengan sistem demokrasi di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan batas masa jabatan 2x terpilih (2 term).
"Itu artinya, sistem lama hasil kompromi para founding fathers NKRI, perlu perbaikan dan penyempurnaan sesuai tuntutan zaman. Akhirnya, para aktivis senior itu saling mengejek, never ending discussions dan saling ridiculing satu sama lain, antara yang ingin mempertahankan sistem ulama (full fledged) dan yang ingin kembali ke UUD 1945 dengan perubahan-perubahan (addendum)," katanya.
Karena hal Itulah, Chris yakin para aktivis senior di Tanah Air tidak pernah bisa bersatu dalam satu suara dan satu tujuan, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perjuangan pergerakan karena mudah pecah, mudah diadu-domba, egocentric dan memiliki tujuan masing-masing.
"Jiwa aktifis pergerakan masa sekarang, beda dengan jiwa aktifis pergerakan masa lalu," katanya menyimpulkan.
Karena hal itulah, jelas Chris, maka Rumah Demokrasi Modern (RDM) dan Partai Demokrasi Modern (PDM) hadir untuk memberikan solusi alternatif di luar apa yang menjadi perdebatan dan perbedaan para aktivis senior di Tanah Air.
"RDM dan PDM berjuang untuk menempatkan kedaulatan tertinggi rakyat kembali ke tangan rakyat dari kekuasaan oligarki politik. Meskipun aktivis pergerakan masa lalu itu juga saling cakar-cakaran satu sama lain, tetapi mereka masih mengedepankan kepentingan rakyat, rasa persetujuan dan kesatuan bangsa dan negara," pungkas Chris.
Untuk diketahui, RDM berdiri pada tanggal 20 Desember 2023, sementara PDM berdiri pada 4 Juli 2024. Chris termasuk salah satu pendirinya. (rhm)
