Jakarta, Harian Umum - Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi performa dan kebijakan yang diaplikasikan oleh Pelaksana Pekerjaan (Plt) Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Churniawan dan jajarannya.

Ketua GMPS Rahman Hakim menjelaskan, Fajar tidak menggambarkan seperti seorang pimpinan yang dekat warga. Masalahnya Fajar dan Aparat Sipil Negara (ASN) Kepulauan berkantor di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara.

Walau sebenarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu sendiri mempunyai kantor pemerintah yang ada di Pulau Pramuka. Dengan jarak sangat jauh, hal tersebut memperlihatkan tidak ada cara nyata yang diambil Pemkab Kepulauan Seribu untuk aktifkan lagi kantor pemerintah itu.

"Kami mendesak Gubernur DKI untuk mengevaluasi Plt Bupati Kepulauan Seribu. Bila tidak ada perlakuan tegas, bagaimanakah mungkin daerah ini dapat berkembang bila birokrasi saja tidak jalan?," tutur Rahman di Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Rahman tutut menyinggung masalah kekosongan kantor pemerintah Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka. Karena kurangnya kegiatan ASN Kepulauan Seribu di daerah itu.

Dia mengutarakan, dengan kurangnya kegiatan ASN Kepulauan Seribu dengan automatis menghalangi jalannya birokrasi dan pelayanan public. Ditambah, katanya, kantor itu tidak dipakai seperti mestinya sudah sejak lama.

"Kantor pusat Bupati di Pulau Pramuka seperti tidak memiliki penghuni. ASN yang semestinya berkantor di situ justru tidak ada, hingga pemerintah tidak jalan optimal," kata Rahman.

"Mengakibatkan, warga Kepulauan Seribu tidak memperoleh pelayanan seperti mestinya," tambahnya.

Tidak ketinggalan, Rahman menyorot jumlahnya Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jarang-jarang atau sebelumnya tidak pernah berkantor di Pulau Seribu. Walau sebenarnya, infrastruktur di daerah itu sudah berkembang cepat.

Seperti akses listrik yang sudah ada sepanjang 24 jam dan jaringan telekomunikasi yang telah konstan. Pasti hal tersebut benar-benar kebalikannya bila dibanding sekian tahun sebelumnya.

Oleh karenanya, Rahman mengharap Gubernur DKI Jakarta bisa menuntaskan persoalan itu. Dengan menilai Pemkab Kepulauan Seribu supaya pelayanan public dapat jalan maksimal untuk kesejahteraan warga.

"Pulau Seribu tidak lagi wilayah ketinggalan. Semua sarana telah ada, tetapi ASN Pemkab malah tidak memperlihatkan loyalitas untuk berkantor di sini. Ini menjadi permasalahan serius untuk perubahan wilayah," katanya memungkasi. ***