TANGSEL, HARIAN UMUM - Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempertanyakan anggaran premi kesehatan yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Dimana tahun 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) menganggarkan belanja premi sekira Rp.133 miliar, namun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, Dinkes hanya mengusulkan belanja premi sebesar Rp.100 miliar.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Syawqi menilai, dengan naiknya iuran yang ditetapkan pemerintah, seharusnya Dinkes mengusulkan angka yang lebih besar dibanding tahun 2019.
"Sekarang begini, premi BPJS Kesehatan itu kan iurannya naik, masa Dinkes ngusulinnya malah turun dari tahun 2019. Kalau dihitung (Rp.100 miliar), Pemerintah Kota Tangsel hanya bisa membayar premi selama 5 bulan, ini gimana, Ini ada apa? Kok kayaknya pemerintah ngga peduli sama kesehatan masyarakat," kata Syawqi kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Sebelumnya diinformasikan, Pemkot Tangsel menganggarkan belanja premi Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp.133 miliar. Anggaran tersebut pun masih menjadi pertanyaan sejumlah kalangan, terkait data yang diduga fiktif, sehingga disinyalir tidak tepat sasaran.
Seperti yang diungkap salah seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga tokoh masyarakat Kemal MS.
Kemal menyatakan adanya data fiktif yang diduga digunakan oleh Pemkot untuk menggelontorkan dana premi PBI BPJS tersebut.
"Menurut Kadis Dinkes untuk penerima PBI, rakyat tidak mampu per bulannya untuk PBI adalah Rp.23.000, kalo setahun kali 12 bulan jadi angka 130 M lebih itu untuk 480.000 orang hampir setengah penduduk Tangsel, penduduk Tangsel kan totalnya kira-kira 1,2 juta orang, apa benar rakyat tidak mampu sebanyak itu di Tangsel?" ungkap Kemal kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).
"Iya (dana Rp.133 miliar) gila seluruh penduduk Tangsel dibayar dia (Dinkes Kota Tangsel), padahal para ASN contoh saya kan udah bayar sendiri potong gaji, juga masa penduduk Tangsel yang tinggal di Perumahan Latinos, The Green BSD, Bintaro, Villa Melati Mas, yang nota bene orang kaya dan pasti sudah punya asuransi kesehatan mau dibayarin?" tambahnya.
