Jakarta, Harian Umum- Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Syaiful Jihad, meminta DPRD DKI Jakarta menolak permintaan tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp2,374 triliun yang diajukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), melalui APBD Perubahan 2018.
"PT Jakpro telah wanprestasi pada pembangunan LRT (Light Rail Transit) fase 1 dengan rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun. Sebelum mendapat tambahan PMD, sebaiknya BUMD ini diaudit dulu untuk mengetahui apa penyebab wanprestasi itu," katanya kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (29/8/2018).
Ia curiga ada yang tak beres dengan pembangunan LRT fase 1 itu, karena kostruksi LRT ini yang berada di kawasan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada 22 Januari 2018 lalu roboh dan mencederai lima pekerja.
Selain itu, hingga Asian Games dimulai pada 18 Agustus 2018, moda transportasi berbasis rel ini belum dapat dioperasikan karena belum rampung seluruhnya. Padahal, LRT ini dibangun untuk menunjang kegiatan Asian Games XVIII-2018 tersebut.
"Saya juga mendesak DPRD untuk segera merealisasikan pembentukan Pansus LRT untuk mengungkap ada apa di balik wanprestasi ini, dan saya harap DPRD belum masuk angin," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan Pergub Nomor 211 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang kemudian direvisi menjadi Pergub Nomor 154 Tahun 2017, ditetapkan bahwa LRT fase 1 dengan rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun merupakan proyek yang dikerjakan untuk menunjang kegiatan Asian Games, dan pembangunannya ditargetkan rampung sebelum event itu dibuka pada 18 Agustus 2018.
Namun hingga hari ini, moda transportasi itu masih berada dalam tahap uji coba karena belum rampung 100%, sehingga PT Jakpro sebagai BUMD yang mengerjakan proyek itu dinilai telah wanprestasi.
PT Jakpro juga dikritik DPRD karena dengan panjang lintasan hanya 5,8 kilometer, biaya yang dihabiskan mencapai Rp5,3 triliun, atau sekitar Rp1 triliun/km, sehingga dianggap kemahalan karena biaya pembangunan LRT Jabodebek hanya Rp600 miliar/km. Ini yang membuat DPRD berencana membuat Pansus.
Menurut data, dari Rp2,374 triliun tambahan PMD yang diminta PT Jakpro, Rp1,834 triliun di antaranya akan digunakan untuk membangun LRT fase 2. (rhm)
