Jakarta, Harian Umum - Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menilai, keputusan Partai Demokrat mengusung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pilkada Jakarta 2024 memiliki aspek negatif dan positif.
"Aspek negatifnya adalah banyak rumor dan informasi mengenai apa yang menyebabkan penyampaian LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) Tahun Anggaran 2023, terlambat," kata dia di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Menurut dia, LHP itu seharusnya sudah diterima DPRD dan Pemprov DKI Jakarta pada Juni, tetapi karena keterlambatan tersebut, maka berimbas pada pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan yang belum dibahas.
Padahal, jika merujuk pada undang-undang tentang keuangan, khusus pengelolaan keuangan daerah, Juli ini seharusnya Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sudah mulai membahas KUA/PPAS APBD Perubahan 2024.
Namun, karena LHP BPK TA 2023 yang biasanya diserahkan Juni belum juga didapat, hingga saat ini KUA/PPAS APBD Perubahan 2024 belum juga dibahas.
"INi menimbulkan kecurigaan, ada apa?" tanya Amir.
Sebab, imbuh dia, telah muncul isu bahwa keterlambatan penyerahan LHP BPK TA 2023 itu akibat adanya ketidakberesan pada pengelolaan aset DKI, sehingga timbul kesan seolah-olah Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memberikan sanksi kepada konglomerat yang harus membayar denda atas pemanfaatan lahan aset milik DKI.
Selain itu, muncul isu mengenai pengelompokan kepegawaian ASN dan non ASN. Dominasi atas penempatan oknum ASN asal BPK dan BPKP bisa menimbulkan konflik internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga menimbulkan kecurigaan atas hubungan Pemprov DKI dengan BPK menyangkut penilaian BPK atas LHP Pemda DKI Jakarta TA 2023.
“Masyarakat bisa menduga penilaian BPK atas Pemprov DKI ada kompensasi tertentu,” cetus Amir.
Aspek positif atas dukungan Demokrat kepada Heru, lanjut Amir, adalah bahwa masyarakat jarang yang tahu sejak Jokowi dan Ahok memimpin Jakarta ada hubungan legacy SBY kepada Jokowi, sehingga dalam Pilpres 2014, SBY mendukung Jokowi, tetapi jarang orang melihat hal ini.
"Inilah aspek aspek teritorial kenapa Demokrat mendukung Heru, karena Heru kan orangnya Jokowi," imbuh Amir.
Namun, Amir juga mempertanyakan dengan partai yang mana Demokrat berkoalisi untuk mengusung Heru, karena pada Pileg 2024 lalu, Demokrat hanya mendapat 9 kursi di DPRD DKI, sementara syarat mengusung calon di Pilkada Jakarta adalah memiliki 23 kursi di DPRD.
“Informasi yang saya peroleh, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono sedang melakukan pendekatan kepada PSI dan Perindo, tapi masih perlu minimal satu atau dua partai lagi,” jelas Amir.
Amir menyarankan, guna menguatkan dukungan, Mujiyono harus menyatakan sikap siap menjadi Cawagubnya Heru. (rhm)