Jakarta, Harian Umum - Aktivis Kepulauan Seribu, Tobaristani, meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, agar mengganti pejabat teras di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu, termasuk yang duduk di Badan Perencanaan Kabupaten (Bapekab).
Pasalnya, Toba menilai kinerja para pejabat itu jauh dari harapan, sehingga dikhawatirkan Kabupaten Kepulauan Seribu bukannya semakin maju malah semakin mundur.
"Sebagai aktivis yang setiap hari mengamati dinamika Kabupaten Kepulauan Seribu tempat di mana saya tinggal, terus terang saya sedih dan prihatin, karena dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan dalam beberapa hal justru mengalami kemunduran," kata Toba, Rabu (30/7/2025), melalui siaran tertulis.
Bahkan, lanjutnya, kadangkala ada saja kebijakan yang justru hanya menimbulkan kritik.
Toba mencontohkan ketika Bapekab membuka penerimaan tenaga ahli. Bukannya dilakukan di hari kerja, tapi justru dilakukan di hari libur Idul Adha 2025.
"Kalau kita merujuk keadaa UU Informasi Publik, kan sangat tidak etis. Masak membuka penerimaan tenaga ahli di hari libur? Bahkan di hari raya pula," katanya
Yang juga dikritik publik, sambung Toba, adalah adanya rencana mengubah nama Pulau Tidung Kecil menjadi Pulau Kucing sebagaimana keinginan Gubernur Pramono.
"Kami tidak tahu apa motifnya, apakah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu atau ada titipan harapan yang pernah studi banding ke Jepang? Namun, kalau kami.ceemati, rencana perubahan nama Pulau itu tidak ada kajiannya, dan penggunaan nama Pulau Kucing pun dinilai masyarakat tidak populer," katanya.
Yang mengalami kemunduran, beber Toba, adalah layanan transportasi laut. Padahal, seharusnya layanan ini dapat terus ditingkatkan karena berkorelasi langsung dengan perekonomian Kepulauan Seribu, termasuk untuk sektor wisata.
"Kapal-kapal tradisional yang saat ini sedang direbutkan di Pelabuhan Kaliadem, Dinas Perhubungan tidak peka, bahkan mengabaikan isu-isu administrasi yang meresahkan, sehingga masyarakat yang mau ke pulau melalui Pelabuhan Kaliadem, terabaikan. Ini menjauhkan dari pelayanan dan visi misi Gubernur Pramono yang ingin membahagiakan warganya. Padahal, kapal-kapal Dishub dapat anggaran dari APBD," kata Toba.
Persoalan yang tidak pernah berubah di Kepulauan Seribu dari tahun ke tahun, kata Toba, adalah ketiadaan SPBU khusus untuk warga nelayan Kepulauan Seribu yang menjual solar dengan memadaii bagi Masyarakat Pulau.
"Akibatnya, solar seperti emas dan berlian yang susah didapatkan. Di mana peran pemerintah kabupaten dan Pemprov DKI Jakarta? Meski anggaran untuk Pemkab Kepulauan Seribu lumayan besar dalam APBD 2024 dan 2025, akan tetapi tidak mengubah keadaan masyarakat, terutama dalam aspek kesejahteraan dan kenyamanan," katanya.
Karena hal itu, Toba meminta Gubernur Pramono dan Wagub Rano "Si Doel" Karno, mengevaluasi kinerja jajaran pejabat di Pemkab Kepulauan Seribu, termasuk yang duduk di Bapekab.
"Kalau perlu diganti saja pejabat yang tak punya arah dan visi yang jelas bagi kemajuan Kepulauan Seribu," tegas Toba
Ia berharap, bupati dan wakil bupati yang baru, juga yang duduk di Bapekab adalah orang-orang yang cerdas, berdedikasi dan mau bekerja keras untuk kemaslahatan masyarakat dan memajukan Kepulauan Seribu. (rhm)