Banyuwangi, Harian Umum - Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menilai, adanya oknum polisi yang meminta kepada Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, agar membuat video testimoni yang mengapresiasi Presiden Jokowi, merupakan cara-cara Orde Baru yang harus dihentikan.
Hal itu dikatakan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut.
“Itu cara-cara Orde Baru yang harus kita hentikan ya. Ini negara demokrasi, semua perbedaan cara pandang harus dihormati,” kata dia di Lapangan Lugjag Pengatigan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024)..
Cak Imin setuju dengan sikap Ferdinandus yang menolak permintaan oknum tersebut, dan bahkan meminta kepada sivitas akademika yang lain untuk tidak takut menyuarakan pendapatnya karena itu adalah hak demokrasi.
Ia juga meminta pemerintah agar menyetop upaya represif untuk membungkam aksi protes dari para petinggi kampus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rektor Unika Soegijapranata Ferdinandus Hindarto mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa Pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," katanya seperti dilansir kompas.com, Selasa (6/2/2024).
Dia menjelaskan, pemilik nomor yang mengaku dari polisi tersebut mulai menghubunginya pada Jumat 2 Febuari 2024.
"WA (WhatsApp) dari anggota Polrestabes Semarang atas instruksi Polda Jateng menghubungi Jumat," kata dia.
Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan, tetapi tidak direspon.
"Karena kami memang berbeda," ujarnya.
Kemudian pada Sabtu, 3 Febuari 2024, oknum itu menghubunginya kembali dengan mengirimkan video-video testimoni dari kampus lain.
"Ini bapak semuanya sudah ngirim untuk saya kirim ke Kapolda," ucap Hindarto menirukan pesan yang dikirim kepadanya.
Merasa tak perlu membuat video testimoni tersebut, Hindarto memilih untuk tidak membalas pesan dari nomor tersebut.
"Saya nggak respons karena itu bukan pilihan kami," paparnya.
Pada Senin 5 Febuari 2024, nomor tersebut kembali menghubunginya. Kali ini melalui sambungan telepon.
"Senin siang masih telpon lagi tapi tetap nggak saya respons," ujarnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Polda Jateng belum memberikan keterangan apapun terkait hal ini.
Pengakuan Ferdinandus tersebut merupakan konfirmasi atas pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengungkap tentang adanya operasi dengan target para rektor perguruan tinggi untuk mengkonter maraknya perguruan tinggi yang mengkritik perilaku Presiden Jokowi dalam berpolitik, terutama saat menjelang Pemilu 2024.
Operasi itu bertujuan membalikkan apa yang disampaikan perguruan tinggi-perguruan tinggi itu dengan narasi bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Tentang operasi itu diungkap Mahfud dalam kampanye dialogis bertajuk "Tabrak Prof!" di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (5/2/2024).
"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud seperti dikutip dari live streaming acara itu yang tayang di akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).
Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.
Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi tersebut, tetapi ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.
Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.
"Ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," tutur Mahfud. (man)
