Jakarta, Harian Umum - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap adanya operasi dengan target para rektor perguruan tinggi untuk mengkonter maraknya perguruan tinggi yang mengkritik perilaku Presiden Joko Widodo dalam berpolitik, terutama saat menjelang Pemilu 2024.
Operasi itu bertujuan membalikkan apa yang disampaikan perguruan tinggi-perguruan tinggi itu dengan narasi bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Tentang operasi itu diungkap Mahfud dalam kampanye dialogis bertajuk "Tabrak Prof!" di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (5/2/2024).
"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud seperti dikutip dari live streaming acara itu yang tayang di akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).
Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.
'Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," kata mantan Menko Polhukam itu
Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi tersebut. Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.
Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.
"Ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," tutur Mahfud.
Di sisi lain, ada beberapa universitas yang akhirnya menyatakan sikap netral.
"Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. (Arahannya), 'Coba kamu baca ini', ada rektor yang begitu," tutur Mahfud.
"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," imbuhnya.
Seperti diketahui perguruan tinggi-perguruan tinggi mendadak bangkit untuk mengkritisi perilaku Presiden Jokowi yang cawe-cawe demi memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi Cawapres nomor urut 2 yang diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat, dan menjadi pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Capres nomor urut 1 di Pilpres 2024.
Jokowi bahkan diduga mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan Gibran yang baru berusia 36 tahun sebagai peserta Pilpres 2024, sehingga terbit putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah aturan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dari hanya mensyaratkan bahwa usia Capres/Cawapres minimal 40 tahun, menjadi siapapun bisa asalkan telah/sedang menjadi kepala daerah.
Padahal, MK tidak punya kewenangan mengubah aturan dalam UU, karena MK bukan lembaga pembentuk UU.
Putusan ini membuat adik ipar Jokowi yang notabene merupakan pamannya Gibran, yakni Anwar Usman, dicopot Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dari jabatan ketua MK karena dinyatakan telah melanggar etika berat dengan membuat putusan itu.
Etika Jokowi dalam berpolitik juga dipertanyakan karena sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Jokowi blak-blakan mengatakan bahwa presiden bisa berpihak dan berkampanye untuk Paslon tertentu.
Lebih jauh dari itu, Jokowi dinilai telah merusak demokrasi di Indonesia, karena diyakini cawe-cawe Jokowi akan membuat Pemilu berjalan dengan curang. Terlebih karena adanya informasi bahwa di berbagai daerah terjadi intimidasi dan gangguan terhadap kampanye Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, serta pendukungnya
Perguruan tinggi yang pertama kali menyampaikan sikapnya adalah Universitas Gajah Mada (UGM), disusul Universitas Indonesia (UI) dan kampus-kampus lain.
Hingga Selasa (6/2/2024) pagi, setidaknya sudah 35 perguruan tinggi yang telah menyatakan sikap dengan mengeritik perilaku berpolitik Jokowi dan meminta agar demokrasi diselamatkan, serta Pemilu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil. (rhm)
