Jakarta, Harian Umum - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
Presiden RI ke-8 itu menilai, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," kata Prabowo usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Ia menjelaskan, uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada, yakni uang yang tadinya dikorupsi yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar utang Whoosh.
"Duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," katanya.
Ia pun meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari aspek untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
"Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," katanya.
Prabowo meminta warga tidak meributkan permasalahan itu, bahkan menekankan akan bertanggung jawab atas proyek tersebut.
"Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat," tandas Prabowo.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayari utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun dari APBN.
Whoosh sendiri merupakan proyek ambisius mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bekerjasama dengan China. Proyek patungan ini dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dan awalnya Jokowi sesumbar tidak akan menggunakan APBN karena skemanya business to business (B-to-B).
Sebanyak 60% saham KCIC dipegang PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) yang sahamnya dikuasai empat BUMN,, yakni PT KAI (51,37%), Wijaya Karya (39,12%), PTPN VIII (1,21%), dan Jasa Marga (8,3%).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, PT PSBI tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024, sementara ada semester 1-2025, PSBI rugi 1,625 triliun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, utang PSBI terhadap China telah direstrukturisasi dari 40 tahun menjadi 60 tahun, di mana tiap tahun PSBI membayar Rp2 triliun. (man)
