Jakarta, Harian Umum - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, bukan tidak mungkin PDIP merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Kemungkinan itu nampak dari adanya rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, salah satu partai dalam KIM di mana yang lainnya adalah Partai Golkar, Demokrat dan PAN.
“Bukan tidak mungkin PDIP potensial jadi bagian koalisi Prabowo di masa mendatang,” kata Adi seperti dilansir Kompas.com, Senin (8/4/2024).
Menurut dia, rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo menjadi penanda bahwa kedua elite politik itu memelihara hubungan yang baik, meski PDI-P dan Gerindra pada gelaran Pilpres 2024 karena PDIP mengusung Ganjar-Mahfud.
"Pada saat bersamaan, elite-elite Gerindra dan PDI-P sama-sama megeklaim tak ada persoalan apa pun di antara mereka. Bahwa sempat ada persaingan antarkedua partai di pilpres, itu perkara biasa, lumrah dalam politik,” ujar Adi.
Adi menduga, rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo tidak melibatkan campur tangan Presiden Joko Widodo. Apalagi karena Mega telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.
Diyakini, hubungan Megawati dengan Jokowi masih belum membaik setelah Jokowi mencalonkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres pendamping Prabowo.
"Bagi PDIP, rasa-rasanya Jokowi sudah wassalam, tak ada lagi ruang berkomunikasi. Apalagi setelah Pemilu usai, PDIP babak belur. Efek Jokowi keluar barisan PDIP, Pilpres kalah telak, Pileg hilang 3 persen,” katanya.
Lebih lanjut Adi memprediksi, jika PDIP bergabung dengan KIM, maka akan ada tiga partai yang menjadi oposisi, yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Jika peta politiknya memang demikian, maka koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan kokoh karena memiliki kekuatan lebih besar ketimbang partai-partai oposisi.
“Resistensi ketiga partai ini (PKB, Nasdem, dan PKS) tak akan terlalu signifikan, baik dari jumlah kekuatan politik atau pengalaman sebagai oposisi,” tutur Adi.
Untuk diketahui, kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu.
Saat ini, tim hukum Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tengah mengajukan sengketa Pilpres ke MK bersama tim hukum Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Terkait dengan pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.
Terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan, Megawati telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.
”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report(melaporkan). Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari Kompas.id, Senin (8/4/2024). (man)
